BANJARNEGARA, SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) melalui kolaborasi lintas sektor.
Upaya tersebut ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Banjarnegara di Sasana Bhakti Praja.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banjarnegara, Hendro Cahyono, menegaskan bahwa administrasi kependudukan bukan sekadar layanan dasar, melainkan fondasi utama bagi hampir seluruh pelayanan publik.
“Administrasi kependudukan bukan hanya pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar dari seluruh pelayanan publik. Karena itu, kualitas layanan adminduk harus terus diperkuat melalui kolaborasi semua pihak,” ujar Hendro.
Menurut Hendro, pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan akuntabel tidak dapat hanya mengandalkan Dindukcapil.
Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga media massa.
Ia menjelaskan, penguatan kolaborasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan tiga prinsip utama pelayanan publik, yakni inovatif, responsif, dan akuntabel.
Inovasi, kata Hendro, tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga mencakup penyederhanaan prosedur, percepatan pelayanan, serta peningkatan budaya kerja aparatur yang profesional, ramah, dan berintegritas.
Sementara pelayanan yang responsif diwujudkan melalui kecepatan dalam menindaklanjuti aspirasi maupun keluhan masyarakat. Adapun aspek akuntabilitas harus tercermin dalam pelayanan yang transparan, sesuai regulasi, dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Ketiga prinsip tersebut harus benar-benar diterapkan dalam pelayanan sehari-hari sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dindukcapil Banjarnegara, Anang Sutanto, mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan.
Forum tersebut dihadiri unsur Forkopimda, akademisi, instansi vertikal, fasilitas kesehatan, media massa, hingga mitra pelayanan adminduk dari tingkat desa dan kelurahan.
“Kami berharap forum ini menghasilkan berbagai masukan konstruktif agar pelayanan administrasi kependudukan di Banjarnegara semakin berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Anang juga memaparkan sejumlah inovasi pelayanan yang telah dijalankan Dindukcapil Banjarnegara, salah satunya melalui aplikasi Pandu Saluring.
Melalui sistem pelayanan berbasis desa tersebut, masyarakat kini dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dindukcapil maupun kecamatan.
Layanan seperti pencetakan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, hingga surat pindah kini sudah dapat dilayani di tingkat desa dan kelurahan, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi menjadi lebih mudah dan cepat.
Dari sisi kinerja, Dindukcapil Banjarnegara mencatat hasil yang membanggakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2026 tentang Penilaian Kinerja Semester II Tahun 2025, instansi tersebut meraih predikat Sangat Baik dengan nilai 90.
Sementara hingga Semester I Tahun 2026, sejumlah indikator pelayanan juga menunjukkan capaian tinggi, di antaranya:
Di balik capaian tersebut, Dindukcapil Banjarnegara masih menghadapi tantangan dalam peningkatan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang saat ini baru mencapai 9,26 persen.
Anang mengatakan rendahnya angka tersebut dipengaruhi belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai manfaat identitas digital. Selain itu, masih banyak warga yang baru mengurus dokumen kependudukan ketika menghadapi kebutuhan mendesak.
“Kami juga masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperbarui data kependudukan secara berkala serta perlunya optimalisasi media sosial sebagai sarana penyebaran informasi pelayanan publik,” katanya.
Melalui penguatan kolaborasi antarinstansi dan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara optimistis pelayanan administrasi kependudukan akan semakin cepat, mudah, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.
