Cilacap, serayunews.com
Sekretaris Daerah Cilacap Farid Ma’ruf mengatakan, bahwa hingga saat ini Pemkab Cilacap belum mendapat informasi resmi terkait pembukaan seleksi CPNS tahun 2021. Pihaknya meminta kepada calon pendaftar agar bersabar dan menunggu pengumuman lebih lanjut.
Adapun jumlah kuota CPNS yang diusulkan Pemkab Cilacap yakni, dari usulan 6.555 terealisasi 6.219 kuota. Perinciannya PPPK non guru agama 4.710, PPPK guru agama 575, PPPK tenaga kesehatan 427, CPNS tenaga kesehatan 53, tenaga teknis jabatan fungsional PPPK 18, tenaga teknis fungsional CPNS 53, tenaga teknis pelaksana CPNS 383, dengan penempatan di SD, SMP, Puskesmas, dan OPD.
“Nanti untuk formasi guru PPPK pelaksanaannya di Cilacap, tapi semuanya diatur oleh Kemendikbud. Sedangkan yang CPNS seleksi dilaksanakan di Unsoed Purwokerto, namun jadwalnya belum jelas. Untuk formasi guru indeks prestasi kumulatif (IPK) tidak ditentukan, sedangkan untuk CPNS, untuk tenaga dokter IPK 2,75 kalau selain dokter minimal 3,0 sama dengan tahun lalu,” ujar Farid.
Sekda menambahkan, bahwa jumlah alokasi PPPK di Cilacap tahun 2021 terbanyak di Jawa Tengah. Sehingga pihaknya berharap dari jumlah tersebut dapat terserap seluruhnya.
“Saya harapkan dari PPPK yang berjumlah 4.710 bisa terserap semuanya, sehingga tidak lagi ada GTT, karena secara SDM sudah terpenuhi, sehingga setiap SD bisa ada 8 guru, namun harus memenuhi syarat S1 dan minimal sudah mengajar selama tiga tahun tanpa putus,” ujar Sekda
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Cilacap Warsono mengatakan, bahwa penjadwalan awal ditentukan dari Jakarta dan sudah disampaikan tentatif (bisa berubah). Menurutnya tidak ada istilah penundaan ataupun pergeseran jadwal, karena sampai sekarang belum ada informasi.
“Itu dulu disampaikan di webinar, jadi bukti fisik surat belum ada, yang pasti sekarang belum ada pengumuman dari Jakarta. Seperti yang disampaikan Pak Sekda, prinsipnya kita nunggu seperti apa, ini adalah rapat persiapan awal, nanti seleksi ada di Unsoed Purwokerto, persiapan disana juga belum tuntas sama saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk formasi PPPK yang akan digelar di Cilacap dengan Coputer Based Test (CBT). Menurutnya lokasi yang digunakan juga belum diketahui. Sedangkan jika merujuk pada tahun 2019 lokasi ujian ada di SMK N 1 Cilacap.
“Lokasinya juga belum tahu, jika merujuk tahun 2019 lokasinya di SMK 1, apakah nanti disana belum tahu juga, karena disini banyak yang punya fasilitas komputer di SMK 2 juga bagus, SMK Binangun, SMK Wanareja, termasuk SMA 1, SMA 2, SMA 3, juga bagus kita belum tahu,” ujarnya.
Sementara itu, untuk belanja pegawai selama satu tahun, pihaknya menghitung jika sebanyak 6.219 formasi terpenuhi, maka anggaran yang dikeluarkan untuk menggaji pegawai PPPK dan CPNS sekitar Rp 355 miliar.
“Saya berharap ada dana alokasi umum (DAU) tambahan, karena kalau tidak ada tambahan sangat berat,” ujar Sekda.
