SERAYUNEWS – Perwakilan dari sembilan Partai Politik (Parpol) di Banyumas bisa tersenyum lebar. Pasalnya, Dana Bantuan Politik (Banpol) dari Pemkab Banyumas akhirnya cair.
Bakesbangpol Banyumas, menggelontor dana Banpol hampir Rp 2 miliar. Penyerahan dana Banpol ini berlangsung di Pendopo Wakil Bupati Banyumas, Senin (10/06/2024).
Sembilan Parpol yang menerima Dana Banpol adalah yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten. Masing-masing PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, Golkar, PKS, PPP, Nasdem, PAN, dan Partai Demokrat.
“Ada sembilan partai, ini yang periode Pemilu 2019. Totalnya ada Rp 1.941.592.000,” kata kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas, Eko Heru Surono usai penyerahan, Senin sore.
Masing-masing Parpol menerima besaran dana berbeda. Karena penerimaan dana Banpol ini ada rumus perhitungannya. Setiap satu suara akan dikalikan nominal Rp 3.000.
Secara rinci, besaran Banpol PDIP Rp.687.556.000, PKB Rp319.744.000, Partai Golkar Rp222.820.000. Kemudian Partai Gerindra Rp193.460.000, PKS Rp135.442.000, PPP Rp104.368.000, Partai Nasional Demokrat Rp103.158.000. Sementara Partai Amanat Nasional Rp100.580.000 dan Partai Demokrat Rp74.464.000.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Hanung Cahyo Saputro menyampaikan, bantuan keuangan parpol, prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik anggota dan masyarakat.
Selanjutnya untuk operasional sekretariat partai politik, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No 78 tahun 2020.
Menurut Hanung, Parpol memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik memiliki peran yang sangat strategis.
Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif. Partai politik berperan dalam menyerap, menyampaikan, bahkan mendesakkan aspirasi masyarakat untuk jadi kebijakan pemerintah.
“Melalui kegiatan ini, semoga dapat kita manfaatkan untuk menyatukan komitmen dan tekat bersama guna memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga tercipta masyarakat yang semakin melek politik, mampu menjaga kondusifitas daerah di tengah suasana demokratisasi yang sedang berlangsung,” kata Pj Bupati
Dana bantuan tersebut, untuk meningkatkan pengetahuan kader dan simpatisan tentang bagaimana cara berpolitik yang baik, bagaimana proses demokrasi politik itu sendiri.
“Bantuan ini gunakan dengan baik dan benar, sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dari APBD. Melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku,” kata Hanung.
