Selasa, 28 September 2021

Serapan Dana Desa di Jateng Memuaskan, Ini Penjelasannya

Serapan Dana Desa (DD) 2021 di Jawa Tengah mencapai 54 persen. Angka ini melebihi serapan nasional. Selain itu, desa-desa di Jateng juga telah mengalokasikan 8 persen dari DD untuk penanggulangan Covid-19.


Semarang, Serayunews.com

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng Sugeng Riyanto mengatakan, serapan DD di Jawa Tengah cukup tinggi.

“Dari 7.809 desa untuk dana desa (tahun 2021) serapannya sudah 54,54 persen. Tataran nasional itu baru kurang lebih 42 persen. Jawa Tengah itu tertinggi, ranking atas untuk total nasional,” ujarnya seusai acara Rembug Desa Online bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (26/7/2021).

Dikatakan Sugeng, tahun ini Jawa Tengah mendapatkan pagu DD sebanyak Rp 8,2 triliun. Itu diperuntukkan bagi 7.809 desa yang tersebar di 29 kabupaten.

Terkait penggunaan DD untuk penanggulangan Covid-19, desa-desa di Jateng telah menunaikan kewajibannya. Adapun, besaran dana penanggulangan Covid-19 minimal 8 persen dari DD.

“Sudah melebihi dari pagu itu. Yang penting satu di Musdessus kan, mereka tetap taat asas patuh. Karena DD 8 persen penanggulangan Covid-19 sangat bervariasi. Dulu untuk aman dari Covid, sekarang sampai pemulasaraan jenazah, pemakaman belum lagi yang isolasi mandiri butuh dukungan logistik,” sebutnya.

Ia menambahkan, penggunaan DD juga bisa diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Itu sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan.

Dijelaskannya, sesuai peraturan dua kementerian tersebut penggunaan DD untuk BLT, besarannya ditentukan sesuai besaran DD yang diterima. Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp 800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD. Desa dengan DD Rp 800 juta – Rp 1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen, terakhir desa yang mendapatkan DD di atas Rp 1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD.

“Mengingat sekarang warga yang terdampak kian banyak. Belum tentu terwadahi dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Untuk itulah dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa menerbitkan aturan yang terbaru itu,” sebutnya.

Terkait pencairan BLT DD, Sugeng menjelaskan hal itu sesuai dengan tahapan yang ada di desa masing-masing.

Rembug Desa

Memastikan data tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun rajin turun ke desa-desa. Melalui ajang Rembug Desa. Ganjar mensupervisi penggunaan DD baik turun langsung maupun melalui daring.

Empat kali sudah Ganjar menyambangi desa. Dua kali ia turun langsung ke Cilacap dan Rembang, sisanya melalui teknologi daring di Banjarnegara dan Banyumas.

Di Banyumas, Kades Karangnangka Sunarto memaparkan telah mengakomodasikan DD lebih dari delapan persen. Hal itu untuk menanggulangi Covid-19 melalui gerakan kader PKK.

“Saya pokoknya mengalokasikan DD itu di atas 8,1 persen. BLT semua dapat, dari Kemensos, juga,” paparnya.

Di desanya Sunarto menggerakkan kader PKK melalui Dasa Wisma untuk melakukan pantauan. Meliputi pantauan kesehatan pada mereka yang isolasi mandiri hingga kebutuhan makan.

“Mereka memantau kesehatan warga yang isoman, dengan oksimeter. Diperiksa kadar oksigen, hingga makannya bagaimana,” tutur dia.

Hal itu diapresiasi oleh Ganjar Pranowo. Bahkan, ia bilang akan ke desa tersebut untuk mengetahui implementasi penanggulangan Covid-19. Selain itu, pihaknya juga meminta agar kegiatan testing dan tracing pengidap Covid-19 ditingkatkan.

“Untuk vaksin, kita seminggu dapat 500 ribu dosis dalam seminggu atau dua juta sebulan. Itu kecil. Saya minta tambahan di bulan Agustus agar yang ingin divaksin segera divaksin,” ungkap Ganjar.

Berita Terkait

Berita Terkini