Cilacap, serayunews.com – Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) PT Pertamina RU IV Cilacap mengancam mogok apabila tuntutan mereka tidak didengar. Para serikat pekerja ini menuntut agar pemerintah wajib mempertahankan proses bisnis LNG kepada Pertamina yang 100 peren milik negara.
Ketua Umum SPP PWK, Titok Dalimunthe, serikat pekerja menolak dengan tegas pengalihan bisnis gas existing, LNG existing, Jarga, dan SPBG dari Pertamina ke PGN yang kepemilikan sahamnya sudah dibuka untuk publik. Sehingga keuntungannya bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Menurutnya, apabila dipegang oleh PGN, maka keuntungannya hanya sebesar 56,96 persen. Pasanya, saham PGN yang kepemilikan saham publik baik swasta dan swasta asing sebesar 43,04 persen.
Serikat pekerja juga meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan Pertamina dapat menyusun program kerja bisnis LNG yang mendukung secutity of supply nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebab, proses bisnis LNG yang bersifat jangka panjang ditujukan untuk tetap menjaga kedaulatan energi nasional.
“Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan segala upaya pengalihan proses bisnis LNG yang dilakukan holding migas ke PGN, karena akan menyebabkan potensi kerugian negara,” jelasnya kepada wartawan, Senin (15/7).
Pemerintah, kata dia mencanangkan adanya subholding di berbagai sektor, begitu juga dengan gas. Akan tetapi yang disayangkan, pengembangan holding tersebut diserahkan kepada perusahaan yang bukan 100 persen milik negara. Padahal, menurutnya, sekecil apapun perusahaan yang diberikan amanah untuk mengoordinir holding harus 100 persen dimiliki negara.
“Dan kita tengarai ada permainan dari luar, yang merong-rong bisnis BUMN ini,” ujarnya.
Titok mengatakan, bisnis gas diyakini menjadi bisnis masa depan Indonesia. Hal tersebut seiring dengan menurunnya cadangan minyak nasional. Ke depan gas menjadi sumber energi lainnya.
“Cadangan gas di nasional cukup tinggi bahkan terbesar didunia, sebesar 135 TSCF. Produksi gas Indonesia saat ini sebesar 16 MT (juta ton), dan menjadi eksportir terbesar kelima di dunia,” paparnya.
Lebih lanjut dijelaskan, dengan pengalihan ke PGN ini, secara khusus dampak ke pekerja tidak secara langsung. Akan tetapi berdampak kepada negara, sebab, akan berdampak pada menurunnya pendapatan negara secara signifikan. Karena itu, kedaulatan energi harus dikuasasi negara, demi kesejahteraan masyarkaat. Seluruh serikat pekerja dari sentra bisnis Pertamina dari Aceh sampai ke Papua, termasuk di Pertamina RU IV Cilacap telah melakukan aksi penolakan.
“Jika tidak diindahkan, maka dengan instruksi Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Beratu (FSPPB) akan melakukan aksi industrial lainnya,” tegasnya.
