SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Cilacap menemukan dugaan ratusan titik bermasalah dalam pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari lebih dari 300 titik yang terdaftar, sekitar 100 titik diduga fiktif karena tidak memenuhi syarat dan tidak ditemukan bangunan saat dilakukan verifikasi lapangan.
Bahkan, sejumlah titik yang diajukan disebut berada di lokasi tak lazim, mulai dari tengah hutan, area persawahan hingga kawasan pemakaman.
Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya mengungkapkan temuan itu setelah tim investigasi bersama koordinator wilayah melakukan pengecekan terhadap titik-titik SPPG yang telah terdaftar.
“Jadi kemarin tim investigasi dan korwil sudah mengadakan rapat bersama. Ternyata sudah muncul lebih kurang 300 titik di Kabupaten Cilacap. Setelah didatangi oleh Kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN pusat, titik itu (100 dapur) yang tidak ada bangunan apa pun. Ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan,” kata Ammy disela-sela aksi damai, Senin (22/6/2026).
Temuan tersebut sekaligus menguatkan isu adanya praktik jual beli titik dan pendaftaran lokasi fiktif yang selama ini beredar di masyarakat.
Ammy mengakui hasil investigasi sementara menunjukkan adanya titik-titik yang memang tidak layak dijadikan dapur MBG. Karena itu, pemerintah bersama tim terkait segera melakukan langkah pembenahan.
“Jadi isu jual beli titik kemudian titik fiktif itu memang benar adanya. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, portal pendaftaran pembukaan titik SPPG untuk sementara ditutup. Langkah itu dilakukan agar proses verifikasi dapat dilakukan secara menyeluruh sebelum pembukaan kembali.
“Hasil rapat terakhir dengan tim investigasi, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup. Titik-titik fiktif yang sudah teridentifikasi akan dihapus terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan lagi,” jelasnya.
Meski ditemukan sejumlah persoalan dalam pendataan, Ammy memastikan Program MBG di Kabupaten Cilacap tetap akan dilanjutkan. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan berbagai pihak, termasuk dalam aksi damai yang digelar sejumlah elemen masyarakat, justru sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengawal program tersebut agar berjalan sesuai aturan.
