Sabtu, 13 Agustus 2022

Tiwi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga Naik 4,5% di Tahun 2023

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyerahkan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 dan KUA PPAS Tahun 2023 kepada Ketua DPRD HR Bambang Irawan, dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (2/8/2022). (Joko Santoso)

Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menargetkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga naik 4,5-5 % di tahun 2023. Selain itu kemiskinan juga ditargetkan turun menjadi 14-15% serta tingkat pengangguran terbuka di bawah kisaran 5%.


Purbalingga, serayunews.com

“Di tahun yang sama kami juga menargetkan inflasi di Kabupaten Purbalingga turun di bawah 4%. Selanjutnya angka indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 69,86%,” katanya saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga, dengan agenda penyampaian KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 serta KUA PPAS Tahun 2023, Selasa (2/8/2022).

Baca juga  Pembangunan Jembatan Merah Akan Dilanjutkan, Pemkab Siap Gelontorkan Dana Lagi 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD HR Bambang Irawan. Dalam kesempatan tersebut bupati menyampaikan, di tahun yang sama pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 1.983.948.936.000 atau lebih rendah 1,80% dibandingkan pendapatan daerah dalam APBD induk tahun 2022. Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 2.054.148.936.000 atau turun 0,011% dari APBD induk tahun anggaran 2022.

“Perlu kami sampaikan bahwa kemampuan anggaran kita tahun 2023 jika dibandingkan dengan 2022 ini akan jauh mengalami penurunan, cukup signifikan. Kemampuan anggaran kita mungkin akan turun sekitar Rp 44 miliar,” katanya.

Baca juga  Harga Gas LPG di Cilacap Melambung, Pemerintah Belum Wacanakan Bantuan

Ia menjelaskan beberapa alasan penurunan kemampuan anggaran 2023. Diantaranya, pemerintah pusat sudah tidak lagi memberikan DAK Reguler akan tetapi diganti DAK Tematis dalam rangka menurunkan kemiskinan (pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi).

Selain itu juga tahun 2023 terjadi peningkatan belanja pegawai yang signifikan. Salah satunya disebabkan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1620 orang.

“Kalau dihitung-hitung kita membiayai Rp 8,5 miliar per bulan untuk PPPK. Semula akan dibiayai pemerintah pusat namun perkembangannya ternyata tidak diimbangi penambahan DAU sehingga dibebankan ke pemerintah daerah,” terangnya.

Berita Terkait

Berita Terkini