SERAYUNEWS – Ada empat persoalan krusial yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas. Masing-masing Polemik Kebondalem, Pelayanan dan Tarif Perumdam Tirta Satria, Eksistensi BLUD Pariwisata dan BIJ, dan Persoalan Tarif Parkir Tepi Jalan.
Mengawali tahun 2025 sejumlah tokoh muda Banyumas yang tergabung dalam Jaringan Forum Demokrasi (Fordem), mengingatkan Pemkab akan persoalan tersebut. Karena beberapa persoalan merupakan persoalan lama yang tak kunjung rampung.
Berangkat dari obrolan santai, yang diikuti sejumlah tokoh, seperti Bangkit Ari Sasongko, Adhi Wiharto, Bejo Wijaya, Yon Daryono, Saladin Ayubbi, Angga Saputra, Robbi Sofwan Amin, Hanan Wiyoko, Zunianto Subekti, serta Indaru Setyo Nur Projo.
Selanjutnya, mereka menemui Sekda Banyumas Agus Nur Hadie, di ruangannya, Kamis (02/01/2024) sore. Mereka membawa obrolan bersama Sekda yang didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Amrin Ma’ruf.
Langkah ini diharapkan menjadi pendorong perubahan positif bagi penyelesaian berbagai persoalan yang membebani masyarakat Banyumas.
Fordem menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum tetapi juga memperhatikan kepentingan publik dan pemanfaatan aset di masa depan.
“Persoalan Sengketa Kebondalem menjadi hal pertama yang ingin kita bahas dari aspek lain dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas guna pemanfaatan aset milik Pemkab Banyumas di masa mendatang. Kami meyakini persoalan ini pasti bisa diurai,” kata salah satu tokoh Jaringan Fordem, Bangkit Ari Sasongko.
Yon Daryono menyampaikan ,Jaringan Fordem juga menyikapi kenaikan tarif air yang dilakukan oleh Perumdam Tirta Satria. Kenaikan tarif air yang dinilai memberatkan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan air bersih yang dianggap belum memenuhi kebutuhan.
“Kami juga melihat kinerja pejabat struktural Perumdam Tirta Satria Banyumas yang sejauh ini kurang responsif terhadap keluhan pelanggan,” kata Yon.
Pada pertemuan itu, disampaikan juga perlunya tata kelola parkir yang lebih baik dan sistematis untuk mengatasi permasalahan parkir yang mengganggu ketertiban. Selain itu juga disinggung mengenai nominal parkir di tempat pariwisata yang sedang menjadi perbincangan publik karena nilai nominal yang memberatkan wisawatan.
Sementara itu, untuk keberadaan BLUD Pariwisata dinilai perlu dilakukan evaluasi. Pasalnya kinerja BLUD Pariwisata yang mengalami penurunan pendapatan.
Berdasar data yang dihimpun, pendapatan Lokawisata Baturraden mengalami penurunan drastis hingga 31 Desember 2024. Jumlah kunjungan ke objek wisata milik Pemkab Banyumas tercatat hanya 56.022 orang, jauh dibandingkan 137.817 orang pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Beberapa objek wisata yang terdampak yang kini ditangani BLUD penurunan ini meliputi Lokawisata Baturraden, Taman Apung Mas Kemambang, Menara Teratai, dan Taman Botani.
Pada Nataru sebelumnya, Baturraden mencatat 32.658 pengunjung. Tahun ini, hingga 31 Desember 2024, hanya 22.394 orang. Taman Apung Maskemambang pun turun dari 49.831 pengunjung menjadi 24.184 orang.
“Mumpung masih 2 hari di awal tahun, kami juga ingin dilakukan tinjauan ulang terhadap peran dan kontribusi Banyumas Investama Jaya (BIJ) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Adhi Wiharto.
Menanggapi apa yang disampaikan Jaringan Fordem, Sekda Agus Nur Hadie menyampaikan apresiasinya karena persoalan-persoalan yang disampaikan Jaringan Fordem saat ini juga sedang menjadi pembahasan untuk bisa segera dicari solusinya.
“Saya berterima kasih sekali bahwa Jaringan Fordem juga ikut menyoroti persoalan-persoalan yang sedang kita rumuskan kebijakannya agar bisa dicari solusi atas itu dan kami membutuhkan keterlibatan masyarakat,” kata Agus.
Agus menjelaskan, terkait dengan persoalan sengketa Kebondalem Purwokerto pihaknya juga sudah memikirkan langkah strategis yang muaranya menuju pada kembalinya aset milik daerah itu dengan mencoba untuk bermusyawarah dengan pihak ketiga.
“Sebenarnya persoalan Kebondalem karena ini perkara perdata kita bisa bermusyawarah dengan pihak ketiga agar ke depan tidak ada yang dirugikan, dan manfaat ke depan juga bisa dinikmati oleh segenap masyarakat Banyumas,” kata dia.
Adapun terkait dengan permasalahan parkir, Sekda mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan Dinhub untuk mewacanakan dengan pihak pemegang zona, namun hasil sementara yang telah dibahas belum menemui titik temu.
“Terkait dengan BLUD Pariwisata dan PT BIJ kita menunggu dulu kebijakan dari bupati terpilih,” kata Agus.
