SERAYUNEWS- Publik di Kabupaten Banyumas mulai memperhatikan proyeksi kenaikan Upah Minimum Kabupaten untuk tahun 2026.
Berbagai simulasi menghadirkan beberapa skenario berbeda yang menimbulkan perdebatan di kalangan pekerja, pengusaha, dan pemangku kebijakan.
Dua skenario yang paling banyak dibicarakan adalah kenaikan 4,3 persen dan 6,5 persen dari UMK 2025.
UMK Banyumas pada 2025 tercatat sebesar Rp 2.338.410,00. Jika terjadi kenaikan 6,5 persen, maka simulasi UMK 2026 memperkirakan angka sekitar Rp 2,49 juta.
Skenario ini mengikuti pola kenaikan yang muncul di berbagai pembahasan pengupahan di Jawa Tengah.
Sementara itu skenario kenaikan 4,3 persen datang sebagai opsi yang lebih moderat, karena mempertimbangkan keseimbangan antara tuntutan hidup pekerja dan kemampuan usaha lokal.
Penetapan UMK 2026 masih bergantung pada regulasi nasional yang belum final.
Pemerintah pusat masih menyempurnakan aturan teknis pengupahan, sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten tidak dapat menetapkan UMK secara mandiri tanpa mengacu pada aturan tersebut.
Karena itu semua angka yang beredar sekarang, termasuk skenario 4,3 persen dan 6,5 persen, masih berada pada tahap simulasi. Keputusan resmi baru bisa muncul setelah pemerintah pusat menerbitkan regulasi final.
Bila UMK naik ke kisaran Rp 2,49 juta, pekerja dengan upah minimum berpeluang memperoleh peningkatan daya beli.
Kondisi ini penting bagi pekerja sektor swasta yang menghadapi kenaikan biaya hidup.
Bagi pengusaha, terutama usaha kecil dan menengah, kenaikan upah bisa memengaruhi biaya operasional dan margin keuntungan.
Skenario 4,3 persen hadir sebagai kompromi, tetapi sebagian pekerja menilai persentase tersebut mungkin tidak cukup untuk menutup kenaikan biaya kebutuhan harian.
Selain dua skenario tersebut, sebagian kelompok pekerja mengajukan usulan kenaikan yang lebih besar, mulai dari 8,5 persen hingga 10,5 persen.
Usulan itu muncul karena harga kebutuhan pokok meningkat dan pekerja ingin upah minimum mencerminkan standar hidup layak.
Namun pengusaha dan pemprov menekankan bahwa kenaikan harus sejalan dengan kondisi ekonomi daerah agar dunia usaha tetap berjalan stabil.
Ketidakpastian regulasi dari pemerintah pusat membuat diskusi mengenai UMK 2026 masih berlangsung terbuka.
Simulasi kenaikan UMK Banyumas 2026 menunjukkan harapan sekaligus tantangan bagi berbagai pihak.
Angka 4,3 persen maupun 6,5 persen memberi gambaran awal untuk mempersiapkan kebutuhan dan strategi keuangan pada tahun depan.
Namun keputusan resmi tetap menunggu regulasi akhir dari pemerintah pusat dan penetapan lanjutan oleh pemerintah provinsi.
Pemantauan informasi terbaru sangat penting agar pekerja dan pengusaha dapat menyesuaikan langkah dengan tepat.***
