SERAYUNEWS – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan mengagetkan publik di Jawa Tengah.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di seluruh kabupaten dan kota.
OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dan terjadi tidak lama setelah tertangkapnya mantan Bupati Pati, Sudewo.
Menanggapi perkara tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK, khususnya terkait dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan prinsip good governance,” ujar Ahmad Luthfi usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, sejak awal dirinya telah berulang kali mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum. Tapi kembali kepada personelnya masing-masing,” katanya.
Sebelumnya, KPK mengamankan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan dan ajudannya dalam operasi tangkap tangan di Semarang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
“Para pihak yang diamankan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum,” ujarnya.
Ketiga pihak yang terjaring OTT selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih mendalami konstruksi perkara serta peran masing-masing pihak dalam dugaan praktik rasuah tersebut.
Kasus OTT Bupati Pekalongan ini kembali menjadi sorotan publik dan memperpanjang daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan.
Peristiwa tersebut sekaligus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan transparansi dalam pengadaan proyek.
