Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan optimismenya pada penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten di Jawa Tengah segera tercapai di akhir tahun 2021. Apalagi setelah Ma’ruf melihat potensi UMKM di daerah tersebut cukup bagus. Ma’ruf sempat berdialog dengan perwakilan UMKM dari lima kabupaten prioritas.
“Saya melihat beberapa produk UMKM, karena UMKM ini merupakan salah satu daripada upaya kita untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Ma’ruf dalam konferensi pers.
UMKM yang ditengok Ma’ruf dalam kunjungan kerjanya antara lain produk Gula Semut dari Kabupaten Banyumas yang telah berhasil merambah pasar internasional. Ma’ruf juga sempat berdialog dengan UMKM Sarung Goyor dari Kabupaten Pemalang.
“Pemerintah juga menggunakan pendekatan yang pertama dalam perlindungan sosial, bansos, yang kedua melalui pemberdayaan yaitu melalui pengembangan UMKM daerah,” ujarnya.
Melihat potensi tersebut, lanjut Ma’ruf, dirinya optimis bahwa Jawa Tengah akan mencapai target penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten itu pada akhir tahun 2021 nanti.
“Saya lihat beberapa kabupaten yang hari ini kita jadikan sasaran kemiskinan banyak produk-produknya yang sudah bagus bahkan sudah diekspor dan potensi ini ingin kita terus kembangkan sehingga proses kemiskinan secara menyeluruh segera dapat diatasi,” katanya.
Ma’ruf mengatakan, setidaknya ada 212 Kabupaten di seluruh Indonesia yang jadi target penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga 2024. Percepatan dilakukan mulai tahun ini dengan target sasaran 35 Kabupaten di tujuh provinsi.
“Dari pertemuan ini kita harapkan adanya sinkronisasi penanganan baik anggaran dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten. Ditambah lagi mungkin dari CSR dari juga filantropi termasuk Baznas, kemudian kita bisa selesaikan lima kabupaten di jawa tengah,” tandas Ma’ruf.
Sebagai informasi, Pemprov Jateng siap kebut penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten dengan strategi graduasi mandiri ekonomi.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebelumnya juga menegaskan siap menjalankan tugas antara lain untuk menyiapkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar sinkron dengan pusat sehingga bantuan bisa tepat sasaran.
“Saya minta Pemda untuk menghitung dari desil satu di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan. Setiap nama, alamatnya di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperti apa. Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang mesti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat,” kata Ganjar, Selasa (28/9) lalu.
