BANYUMAS, SERAYUNEWS – Ratusan warga Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, menggelar aksi penolakan terhadap aktivitas penambangan pasir menggunakan mesin sedot pada Selasa (18/8/2026).
Warga menilai aktivitas penambangan yang telah berlangsung sekitar dua bulan tersebut menimbulkan keresahan.
Selain suara mesin yang bising dan debu, masyarakat khawatir aktivitas tambang memperbesar risiko erosi dan longsor, terutama saat musim penghujan.
Sebagai bentuk protes, warga memasang portal di jalur yang biasa dilalui armada pengangkut pasir. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penolakan warga terhadap aktivitas penambangan menggunakan mesin sedot.
Koordinator sekaligus perwakilan warga, Sarno, mengatakan masyarakat memiliki pengalaman dengan bencana longsor yang pernah terjadi di wilayah tersebut.
Pengalaman tersebut membuat warga semakin khawatir dengan aktivitas penambangan menggunakan mesin sedot.
“Simpel keinginan kami menolak tambang pasir menggunakan mesin. Dengan adanya tambang di sini, di depo pasir, yang memakai mesin sedot, itu sudah berjalan selama hampir dua bulan,” kata Sarno.
“Warga memiliki pengalaman dengan bencana longsor yang pernah terjadi di wilayah tersebut,” ujarnya.
Aksi penolakan melibatkan warga dari RT 1, RT 2, dan RT 3 RW 3, serta RT 2 dan RT 3 RW 11 Desa Cindaga.
Sarno mengatakan trauma akibat bencana longsor puluhan tahun lalu masih dirasakan masyarakat hingga sekarang.
“Dan kami warga, itu dari RT 1, 2, 3, RW 3, terus RT 2, RT 3 RW 11, itu merasa resah, merasa terancam, merasa terganggu dan kehidupan kami selama hampir 30 tahun, lamanya dengan longsor yang dulu itu masih ingat, masih ingat kejadian rumah kita pindah sampai berapa kali,” ujarnya.
Menurut Sarno, keresahan warga meningkat setelah jumlah mesin sedot di lokasi penambangan bertambah. Ia menyebut terdapat sekitar 11 mesin yang beroperasi di lokasi tersebut.
“Kok ternyata sekarang ada penambangan liar, memakai alat mesin sedot, dan jumlahnya itu sudah over. Dari tadinya katanya 1 sampai 8, dan dari awal pun ada 3. Jadi itu di lokasi penambangan itu ada 11 mesin,” katanya.
Warga mengkhawatirkan aktivitas tersebut dapat memicu erosi dan longsor ketika musim penghujan tiba. Dampaknya, menurut warga, tidak hanya berpotensi mengenai area penambangan, tetapi juga jalan dan permukiman.
“Dan nantinya pun kami takutkan itu akses jalan itu bisa putus lagi seperti dulu, dan nyampe ke rumah-rumah warga, sampai pada longsor, itu yang kami takutkan,” katanya.
Sarno menjelaskan aktivitas penambangan pasir di kawasan tersebut bukan hal baru. Menurutnya, kegiatan penambangan telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Ada puluhan tahun, mungkin 10 tahun, 15 tahun,” ujarnya.
Namun, warga menilai penggunaan mesin sedot menimbulkan persoalan baru karena aktivitas penambangan menjadi lebih intensif dan berdampak langsung terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat.
“Jadi kami bersama warga menolak, menolak dengan sangat penambangan liar, di Cindaga khususnya dengan mesin sedot,” kata dia.
Pemasangan portal dilakukan warga setelah upaya mediasi dengan pemerintah desa dan pihak penambang dinilai tidak menyelesaikan persoalan.
Sarno mengatakan warga sebelumnya telah menempuh jalur prosedural dengan mempertemukan Pemerintah Desa Cindaga dan pihak penambang. Namun, kesepakatan yang telah dibuat disebut kembali dilanggar.
“Ini karena kami sudah melalui jalur, prosedural lah ya, kami sudah bertemu dengan pihak Pemdes, pihak penambang, dan sudah terjadi kesepakatan, dan akhirnya tetap dilanggar,” ujarnya.
Warga yang merasa terganggu dengan aktivitas mesin sedot akhirnya memilih memasang portal sebagai bentuk ketegasan.
“Dan kami juga warga sudah merasa geram lah. Banyak warga yang sudah emosi, setiap hari terganggu dengan suara mesin-mesin sedot pasir itu,” kata Sarno.
Warga berharap pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi merespons penolakan tersebut.
“Dan kami berkeinginan atas nama warga dan seluruh warga kami ingin, tolong Pemdes, kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi, tolonglah, dengarkan suara kami,” lanjut Sarno.
Menurut Sarno, metode penambangan sebelumnya masih menggunakan cara tradisional seperti perahu, ember, dan waring. Penggunaan mesin sedot dinilai mengubah kondisi di lokasi penambangan.
“Tapi ternyata sekarang kondisinya lain. Pakai alat mesin sedot. Jadi warga resah dan merasa terdampak,” katanya.
Kekhawatiran utama warga berkaitan dengan potensi longsor saat curah hujan meningkat. Masyarakat khawatir perubahan kondisi lahan akibat aktivitas penambangan dapat meningkatkan risiko bencana.
“Yang merasa sangat terancam itu nantinya kalau di musim penghujan, takutnya itu tanah pada longsor lagi,” kata Sarno.
Selain ancaman longsor, warga juga merasakan dampak aktivitas tambang dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengeluhkan suara mesin sedot yang terus beroperasi serta debu yang muncul akibat aktivitas kendaraan dan penambangan.
“Dan sekarang dampak yang ditimbulkan itu suara bisingnya luar biasa, terus debu,” katanya.
Mobilitas kendaraan pengangkut pasir juga menjadi persoalan lain bagi warga. Sarno mengatakan banyak truk besar melintasi jalan desa setiap hari.
Kondisi tersebut membuat warga khawatir terhadap keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekitar.
“Takutnya terjadi apa-apa kepada anak-anak ngaji kita, anak-anak TPQ kita,” katanya.
Sarno memperkirakan sekitar 50 truk besar keluar masuk kawasan tersebut setiap hari.
“Truk-truk besar dan truk itu. Ada 50-an setiap hari keluar masuk itu,” katanya.
Warga berharap penolakan terhadap tambang pasir menggunakan mesin sedot mendapat perhatian pemerintah dan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
