Sabtu, 20 Agustus 2022

Warga Mengadu DPRD Terkait Akses Jalan Tertutup

Purwokerto, Serayunews.com- Ratusan warga Dusun Tambangan, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas. Kedatangan mereka menuntut pembongkaran jembatan pasar yang menutup akses jalan warga, Senin (30/12).

Menurut keterangan perakilan warga, Waluyo Sejati menjelaskan warga merasa geram dengan jembatan yang dibangun persis di depan Pasar Patikraja, kemudian jembatan tersebut justru menututp akses utama warga menuju ke Pasar Patikraja.

“Warga kami kurang lebih 1.500 yang berasal dari RW 1 dan RW 2. Jadi satu-satunya akses jalan kami tetutup. Kami minta dibongkar,” kata dia seusai pertemuan dengan DPRD Kabupaten Banyumas.

Baca juga  Soal Keluhan On Off BPJS Kesehatan dari Perangkat Desa di Cilacap, Ini Penjelasannya

Lebih lanjut, tidak hanya mengganggu akses jalan masuk warga, jembatan tersebut juga mengganggu warga yang hendak pergi ke pasar. Karena jembatan tersebut langsung memotong akses jalan utama Patikraja menuju Purwokerto.

“Kami dari awal tidak pernah diberitahukan akan ada pembangunan jembatan tersebut, tiba-tiba dibangun. Sama sekali tidak ada komunikasi dengan warga,” ujarnya.

Aksi yang dilakukan warga tersebut, tak lepas dari berbagai mediasi yang dilakukan. Namun, dalam mediasi-mediasi tersebut selalu menemukan jalan buntu.

“Mediasi sudah dilakukan sebanyak delapan kali. Pada mediasi ke-5 warga sempat meredam, karena dari kepala desa sempat menjanjikan dalam waktu satu bulan jembatan tersebut akan dibongkar. Tetapi sampai sekarang tidak dibongkar,” kata dia.

Baca juga  Bangunan SD Negeri di Banyumas Ini Nyaris Ambruk, Siswanya Terpaksa Belajar di Emperan Kelas

Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Budhi Setiawan yang menemui perwakilan warga tersebut mengaku akan mempelajari persoalan tersebut. Kemudian pihaknya akan melakukan pengecekan ke lokasi.

“Nanti, saya akan tinjau secara langsung seperti apa di sana. Beri saya waktu,” ujarnya.

Setelah adanya peninjauan, dr Budhi mengungkapkan akan melakukan pemanggilan terhadap dinas-dinas terkait untuk mendengarkan kedua belah pihak. “Semua warga di Banyumas itu berhak memperoleh keadilan. Saya di sini akan bersikap ojektif,” kata dia.(san)

Berita Terkait

Berita Terkini