SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap memastikan layanan pendampingan kepada petani tetap berjalan optimal meski status ratusan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) resmi beralih dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Pengalihan tersebut ditandai dengan apel bersama di GOR Wijayakusuma, Cilacap, Selasa (30/12/2025).
Apel dipimpin langsung oleh Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan diikuti ratusan penyuluh pertanian. Kegiatan ini menjadi penanda kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di bidang pertanian tanpa mengganggu pelayanan kepada petani.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto menjelaskan, pengalihan PPL merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025. Sebanyak 120 penyuluh yang terdiri dari 77 PNS dan 43 PPPK telah menerima Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan akan efektif berstatus pegawai pusat mulai 2 Januari 2026.
“Secara administrasi kepegawaian memang beralih ke pusat, namun tugas utama mereka tetap sama, yakni mendampingi petani di wilayah Kabupaten Cilacap,” kata Sigit.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan, PPL tetap menjadi garda terdepan dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Menurutnya, pengalihan status justru diharapkan meningkatkan kualitas penyuluhan karena penyuluh memiliki akses lebih luas terhadap pelatihan dan teknologi pertanian dari pemerintah pusat.
“Ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Petani harus semakin didampingi dengan pengetahuan dan inovasi yang tepat,” ujarnya.
Syamsul menambahkan, meski kewenangan penggajian dan tunjangan kini berada di tangan pemerintah pusat, Pemkab Cilacap tetap berperan aktif dalam mendukung operasional PPL. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di setiap kecamatan tetap digunakan sebagai kantor kerja dengan mekanisme pinjam pakai.
“Hubungan kerja kita bersifat koordinatif dan fungsional. Urusan pertanian tetap menjadi urusan wajib daerah,” tegasnya.
Mulai 1 Januari 2026, seluruh PPL akan berkantor di BPP kecamatan masing-masing. Untuk memperkuat koordinasi tingkat kabupaten, Pemkab Cilacap juga menyiapkan co-working space di BPP Gumilir serta menunjuk liaison officer sebagai penghubung antara penyuluh dan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.
Pemkab Cilacap berharap transisi ini berjalan lancar dan semakin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung kesejahteraan petani serta ketahanan pangan nasional.
