Rabu, 1 Desember 2021

22 Pejabat Eselon II Pemkab Purbalingga Bersaing  Memperebutkan 8 Jabatan Kepala OPD

Sekda Purbalingga Herni Sulasti. (Dok istimewa)

Sebanyak 22 pejabat eselon II dipastikan akan bersaing untuk memperebutkan 8 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Purbalingga yang kosong.  Para pejabat yang melamar tersebut akan menjalani serangkaian proses.


Purbalingga, serayunews.com

“Senin (18/10/2021) akan dilaksanakan  wawancara  proses pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JTP) Pemkab Purbalingga. Proses ini merupakan bagian dari uji kompetensi,” kata Sekda Purbalingga Hernu Sulastri, Minggu (17/10/2021) malam.

Diungkapkan proses wawancara akan melibatkan Panitia Seleksi (Pansel).  Pelaksanaan wawancara akan dilakukan di ruang rapat bupati.  Materi wawancara terkait pemahaman tugas pemerintahan terutama terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksa) di jabatan tersebut.

Seperti diberitakan Jabatan Kepala OPD di Pemkab Purbalingga masih. kosong Masing-masing  di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud),  Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Dinas Perikanan dan Peternakan (Dinkanak), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag), Inspektorat, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Direktur RSUD Goeteng Taroenadibrata.

Kondisi tersebut membuat kebijakan dan kinerja Pemkab Purbalingga tak bisa dilaksanakan secara optimal. Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt)  untuk mengisi kekosongan jabatan 8 kepala OPD tersebut.

Selanjutnya Tiwi menugaskan Sekda untuk melaksanakan proses pengisian jabatan  yang kosong sekaligus penataan pejabat yang lain.

Herni menambahkan pihaknya akan melakukan seleksi terbuka dan uji kompetensi terkait penataan pejabat di Pemkab Purbalingga. Herni yang baru dilantik menjadi Sekda pada Rabu (15/9/2021) langsung tancap gas melaksanakan proses tersebut.

“Saya ditugasi Bupati untuk melaksanakan penataan pejabat. Pejabat hasil penataan nanti harus bisa bekerja membantu bupati dan wabup mengimplementasikan visi dan misinya,” tegas Herni.

Anggota Pansel Pengisian dan Penataan Pejabat,  Anas Sumardjo menambahkan pihaknya akan bertindak obyektif dalam mengawal proses pengisian dan penataan pejabat. “Jika ada masukan silakan disampaikan. Nanti kami akan kami tindak lanjuti,” ungkapnya.

Editor :M Amron

Berita Terkait

Berita Terkini