SERAYUNEWS — Sebanyak 62 pelajar asal Jawa Tengah penerima beasiswa ke Korea Selatan menghadapi kendala serius. Mereka diwajibkan memenuhi deposit rekening sebesar Rp200 juta per orang sebagai syarat pengurusan visa.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menggagas solusi inovatif dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai “Bapak Asuh”.
Menurut Sumarno, dana deposit tersebut bukan biaya yang hilang, melainkan hanya jaminan yang harus tersedia di rekening selama proses pengajuan visa.
“Uang itu hanya jaminan di rekening, tidak hilang. Saya akan mengajak teman-teman di Pemprov untuk menjadi Bapak Asuh, mungkin satu orang mendampingi satu anak,” ujarnya usai menerima audiensi pihak universitas dari Korea Selatan di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (15/4/2026).
Langkah ini diambil agar para siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan studi ke luar negeri.
Sumarno menegaskan, program beasiswa Sister Province ini memang dirancang sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, bukan sekadar beasiswa akademik.
“Ini salah satu dari program kita untuk masalah pengentasan kemiskinan sebetulnya,” katanya.
Program ini berorientasi pada peningkatan kompetensi kerja, sehingga lulusan diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga setelah kembali ke Indonesia.
Selain skema pendampingan, Pemprov Jateng juga mengupayakan keringanan biaya dari pihak kampus tujuan, khususnya untuk fasilitas asrama.
“Kami juga minta bantuan karena asramanya adalah milik dari perguruan tinggi, kasih diskon lah supaya bisa ter-cover lebih banyak,” ujar Sumarno.
Sekretaris Dinas Pendidikan Jateng, Syamsudin Isnaini, menjelaskan bahwa 62 peserta tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari total 1.825 pendaftar.
Mereka dijadwalkan mengikuti ujian kemampuan bahasa Korea (TOPIK) level 3 di Universitas Pendidikan Indonesia pada 17 Mei 2026 sebagai tahap akhir sebelum keberangkatan.
“Harapan kami nanti dengan jelasnya hasil dari anak-anak ini, kita bisa sesuaikan dengan anggaran yang ada,” ujarnya.
Seluruh kebutuhan dasar program seperti pelatihan, tes, hingga keberangkatan telah dialokasikan melalui APBD dengan sisa anggaran sekitar Rp2,7 miliar.
Namun, kebutuhan dana deposit visa menjadi tantangan terbesar. Jika seluruh peserta lolos, total dana yang dibutuhkan bisa mencapai hampir Rp13 miliar.
Saat ini, lembaga pelatihan kerja (LPK) telah berkomitmen membantu sekitar Rp5,5 miliar, sementara sisanya masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Untuk pengurusan visa satu anak membutuhkan deposit selama 3-4 bulan itu Rp 200 juta. Ini yang nanti akan jadi kendala,” katanya.
Dekan Kantor Urusan Internasional Chungbuk Health & Science University, Lee Young Eun, mengapresiasi kesiapan Indonesia, khususnya Jawa Tengah.
“Dari 10 negara yang kami kunjungi, Indonesia adalah yang paling siap. Ini hasil kerja keras pemerintah daerah,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Direktur Kerja Sama Internasional kampus tersebut, You Young Oh.
“Setelah wawancara, saya ingin membawa semua siswa ke Korea. Mereka luar biasa,” katanya.
Pihak universitas juga berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk peluang beasiswa tambahan dan program penempatan kerja bagi mahasiswa asing.
Dengan berbagai skema yang disiapkan, Pemprov Jawa Tengah berharap seluruh peserta tetap memiliki peluang berangkat ke Korea Selatan dan meraih masa depan yang lebih baik.
Program ini diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan internasional, tetapi juga menjadi jalan keluar konkret dalam mengurangi kemiskinan di daerah.
