SERAYUNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memfokuskan arah pembangunan tahun 2027 pada sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah.
Kebijakan tersebut menjadi lanjutan strategi pembangunan setelah penguatan infrastruktur pada 2025 dan percepatan swasembada pangan pada 2026.
Pada 2027 mendatang, sektor pariwisata diproyeksikan menjadi penggerak utama ekonomi Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan arah pembangunan provinsi harus selaras dengan rencana pembangunan kabupaten dan kota agar program prioritas tahun 2027 dapat berjalan terpadu.
“Infrastruktur sudah diperkuat dan swasembada pangan sudah berjalan pada 2026. Maka pada 2027, sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan kita,” kata Luthfi.
Menurutnya, integrasi pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi.
Luthfi menilai usulan pembangunan dari sejumlah daerah masih belum banyak yang mengarah pada pengembangan ekonomi syariah dan pariwisata berkelanjutan, padahal potensi yang dimiliki Jawa Tengah dinilai sangat besar.
“Usulan yang masuk ke provinsi masih minim yang mengarah pada ekonomi syariah dan pariwisata berkelanjutan. Padahal potensi daerah kita sangat luar biasa,” ujarnya.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sektor pariwisata mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 10,60 persen pada 2025.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah juga terus meningkat, dari 3,29 persen pada 2022 menjadi 3,74 persen pada 2025.
Tak hanya itu, jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah juga melonjak tajam. Pada 2022 tercatat sebanyak 46,6 juta wisatawan, sedangkan pada 2025 meningkat menjadi 74,4 juta wisatawan atau naik hampir 60 persen.
Jawa Tengah kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik dari Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Jawa Timur, termasuk wisatawan mancanegara.
“Pariwisata Jawa Tengah saat ini sudah menempati peringkat pertama dalam kunjungan wisata. Ini harus menjadi peluang yang terus kita dorong,” katanya.
Luthfi menambahkan, pengakuan internasional terhadap budaya Jawa Tengah, termasuk pengakuan UNESCO dan pengembangan Kota Batik di Pekalongan, menjadi modal penting untuk memperkuat wisata budaya dan wisata ramah muslim.
Wilayah Banyumas Raya seperti Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, hingga Cilacap disebut memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata alam, agro, budaya, dan desa wisata.
Namun, menurutnya, pemetaan serta pengembangan potensi daerah masih perlu diperkuat agar seluruh destinasi dapat berkembang optimal.
“Tahun 2027 kita targetkan sudah bisa take off. Ini akan kita dorong bersama-sama,” kata Luthfi.
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyatakan siap menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menurutnya, salah satu fokus pengembangan berada di kawasan zona dua yang memiliki potensi wisata besar namun belum tergarap maksimal.
“Desa wisata menjadi magnet pertumbuhan ekonomi Banjarnegara. Potensi wilayah zona dua juga sangat besar untuk dikembangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya mengatakan Kabupaten Cilacap saat ini memiliki 19 desa wisata mandiri yang terus berkembang.
Pemkab Cilacap juga berencana melakukan penataan ulang sejumlah destinasi unggulan seperti Teluk Penyu dan Benteng Pendem sebagai kawasan wisata berkelanjutan.
“Kami juga akan mendorong pengembangan wisata syariah dan ekonomi syariah di Cilacap,” katanya.
