SERAYUNEWS – Kondisi sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica di Kabupaten Banjarnegara menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan siap mengawal langsung penanganan sedimentasi waduk yang kini disebut telah mencapai 93 persen.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026).
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengungkapkan sedimentasi yang terus meningkat mulai berdampak pada penurunan produksi energi listrik dari Waduk Mrica.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak bagi Banjarnegara, tetapi juga memengaruhi pasokan energi di sejumlah wilayah lain di Jawa Tengah.
“Kondisi sedimentasi di Waduk Mrica sudah mencapai 93 persen, sehingga hasil energinya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Amalia.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah mengusulkan agar penanganan Waduk Mrica masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Amalia menilai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat penting agar koordinasi dengan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kami sudah menginisiasi usulan PSN. Dukungan pemerintah provinsi sangat penting untuk memperkuat penanganan Waduk Mrica,” ujarnya.
Selain persoalan sedimentasi, Amalia juga menyoroti kondisi geografis Banjarnegara yang didominasi wilayah rawan bencana.
Ia menyebut sekitar 70 persen wilayah Banjarnegara masuk kategori rawan bencana sehingga membutuhkan perhatian serius, terutama dalam penataan kawasan dari hulu hingga hilir.
“Banjarnegara merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Karena itu, kehadiran pemerintah provinsi sangat dibutuhkan, terutama dalam menjembatani koordinasi dengan pemerintah pusat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Luthfi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk mempercepat penanganan sedimentasi Waduk Mrica.
“Waduk Mrica akan kita dorong ke pemerintah pusat. Karena ini berkaitan dengan proyek PLN, nanti akan kita surati dan kita kawal bersama agar sedimentasi bisa segera ditangani,” ujar Luthfi.
Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat memang membutuhkan penanganan secara kolaboratif.
Pemprov Jawa Tengah, lanjut dia, akan mengambil peran sebagai penghubung agar kebutuhan daerah dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Luthfi menambahkan, berbagai persoalan pembangunan di wilayah Banyumas Raya, termasuk Banjarnegara, harus diselesaikan secara terpadu melalui sinergi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga seluruh pemangku kepentingan.
Ia menilai langkah kolaboratif menjadi kunci penting agar persoalan lingkungan, energi, dan kebencanaan di kawasan selatan Jawa Tengah dapat segera tertangani secara berkelanjutan.
