Advertisement
Advertisement
Banjarnegara, serayunews.com
Penyerahan penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono di di Auditorium BPK Provinsi Jateng pada Selasa (18/5/2021). Yang lebih istimewa, tahun ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berhasil meraih nilai tertinggi dari hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut sampai dengan akhir tahun 2020 dengan skor 94,86, disusul Kota Surakarta dengan nilai 93,16 di posisi ke dua dan Kabupaten Magelang pada posisi ke tiga dengan nilai 91,30, sedangkan Kabupaten Kendal yang meraih nilai 79, 71 berada di posisi ke empat. Nilai tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,6 persen. Sehingga apa yang diraih Banjarnegara merpakan hal yang patut dibanggakan.
Usai menerima penghargaan WTP sebanyak delapan kali berturut-turut, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta terima kasihnya kepada jajaran Pemkab dan masyarakat Banjarnegara yang terus mendukung program pembangunan yang sedang dipimpinnya.
“Tak lupa puji syukur kami panjatkan atas lindungan dan petunjuk Allah. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada jajaran OPD dan masyarakat Banjarnegara yang telah berjuang keras dan terus-menerus dalam rangka mewujudkan Banjarnegara yang bermartabat dan sejahtera. Prestasi ini adalah milik kita bersama,” katanya.
Selama ini, kata dia, OPD di lingkungan Pemkab Banjarnegara telah bekerja keras mewujudkan tata kelola pembangunan dan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga Banjarnegara berhasil meraih WTP 8 kali berturut-turut. Tidak hanya itu, rakyat juga ikut memberikan sumbangsih dan dukungan yang nyata, sehingga fokus pembangunan terutama di bidang infrastruktur dan ekonomi bisa bertahan dan tetap berjalan di tengah wabah Covid-19.
“Kita telah buktikan bahwa predikat WTP di Banjarnegara benar-benar berkorelasi dengan kinerja pembangunan. Sebab, Banjarnegara menerima WTP bukan hanya karena tata kelola keuangannya dinilai bagus, tapi secara nyata juga terlihat hasilnya. Jadi bukan sekedar bukti administrasi dan SPJ, tapi benar-benar kinerja Pemkab Banjarnegara yang berdampak langsung dan dinikmati oleh masyarakat. Intinya bahwa pengelolaan keuangan, harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas, termasuk peningkatan kesejahteraan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah banjarnegara Indarto mengatakan, predikat WTP diberikan atas akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun. Laporan tersebut telah dilakukan pengawasan dan keseimbangan dari laporan yang ada dengan lima indikator asersi laporan keuangan.
“Alhamdulillah Banjarnegara sudah delapan kali berturut-turut untuk periode 2013-2020. Ini adalah bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap keberhasilan pembangunan dan administrasi keuangan di Banjarnegara. Dan dengan memperoleh WTP, kita juga berhak memperoleh Dana Insentif Daerah atau DID nantinya,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BPK Jateng Ayub Amali menyampaikan bahwa pandemi telah memberi dampak besar dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. Dengan mempertimbangkan situasi pandemi, BPK pun melakukan penyesuaian-penyesuaian pada metode dan prosedur pemeriksaan. Namun Ayub Amali berharap agar LHP yang sudah disampaikan BPK dapat menjadi pendorong dan motivasi bagi Pemda untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
