Cilacap, serayunews.com
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi inflasi daerah dan kenaikan BBM, di Ruang Prasanda Cilacap, Selasa (6/9/2022). Hadir dalam acara itu Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Pejabat Forkopimda, OPD, dan instansi terkait.
“Kita siapkan anggaran dua persen atau sekitar 6,7 miliar rupiah. Untuk kewajiban yang diamanatkan dari Menteri Keuangan dan Mendagri untuk merealisasikan itu,” ujar Sekretaris Daerah Cilacap Awaluddin Muuri dalam keterangannya.
Awaluddin mengatakan, saat ini ada sekitar 200 ribu lebih masyarakat Cilacap yang ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Mereka belum masuk dalam daftar penerima bantalan sosial dari Kemensos ini.
“Nanti akan berkoordinasi, dengan data DTKS yang belum masuk di Kementerian Sosial. Sekitar 200 ribu yang belum masuk ke Kementerian sosial bagi masyarakat yang terimbas kenaikan BBM,” ujarnya.
Awal menambahkan, penyaluran bantuan tersebut setelah selesai sinkronisasi data dari OPD terkait.
“Kita akan menghitung mana yang akan kita refocusing. Sehingga belum bisa disampaikan sekarang, mungkin slotnya ada dari belanja pegawai. Secepatnya akan kami salurkan, kalau data masing-masing OPD yang menangani sudah ada langsung kita salurkan,” ujarnya.
Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji bersama Forkopimda akan mengawal ketat penyaluran bantalan sosial imbas kenaikan BBM di Cilacap. Karena riskan, sehingga masyarakat perlu mendapatkan edukasi.
“Bagaimana mengantisipasi dengan mengedukasi kepada masyarakat, ini ekonomi kita baru mau bangkit dan dihantam seperti ini. Maka ada bantalan sosial, karena riskan maka saya bersama TNI, Polri, untuk mengedukasi ini,” ujar Bupati.
Dalam menghadapi dampak kenaikan BBM ini, Pemkab Cilacap, Tim Pengendali Inflasi Daerah bersama Forkopimda juga bersinergi mempersiapkan langkah antisipasi. Misalnya, pengamanan pendistribusian BBM, menekan laju inflasi, dan mengawal penyaluran bantalan sosial yang tetap sasaran.
