SERAYUNEWS – Mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas, bukan menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara sepenuhnya. Namun perlu keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam upaya tersebut, Bawaslu menggandeng aparatur sipil negara (ASN) untuk turut serta menjadi pengawas partisipatif.
Ketua Panwaslu Kecamatan Baturraden, Cahyaningtias Purwa Andari menyampaikan netralitas ASN selalu menjadi perhatian khusus, dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Banyumas, telah terjadi sejumlah kasus pelanggaran soal netralitas ASN.
“Kami (Panwascam, red) telah melakukan sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada 2024, ASN menyatakan sikap untuk siap menjadi pengawas partisipatif dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” katanya, Rabu (13/11/2024).
Sementara itu pelanggaran-pelanggaran yang telah dan sedang ditangani jajaran Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Panwaslu Kecamatan Baturraden. “Kami Panwaslu Kecamatan Baturraden telah melakukan klarifikasi terkait pelanggaran netralias ASN pada Pilkada 2024,” kata Tias.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HPPH) Panwascam Baturraden, Iyus Saputra, Panwaslu Kecamatan Baturraden telah melakukan upaya pencegahan netralitas ASN di wilayah Kecamatan Baturraden dengan mengirimkan surat imbauan kepada seluruh dinas dan lembaga pemerintahan yang berada di wilayah kerja Panwaslu Kecamatan Baturraden.
Dirinya juga menyampaikan pose-pose yang sebaiknya tidak dilakukan dan dilarang demi menjaga netralitas ASN. “ASN diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 berdasar pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah ‘netralitas’. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” kata Iyus.
Hartoyo, Kepala Sekolah SMPN 2 Baturraden dalam kegiatan sosialisasi tersebut bahkan menunjukan video ikrar netralitas ASN yang dilakukan jajaran staf dan pengajar di lingkungan SMP Negeri 2 Baturraden.
Tidak hanya itu, para peserta sosialiasi juga sangat antusias ketika didaulat siapkah menjadi bagian dari pengawas partisipatif dalam Pilkada Serentak 2024.
“Kami siap menjadi pengawas partisipatif,” pekik peserta.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa (P3S), Edi PN yang menjelaskan alur proses penanganan pelanggaran mulai dari temuan dan laporan. “Proses penanganan pelanggaran bisa diproses dari temuan dan laporan,” kata Edi.
Kegiatan Sosialiasi yang yang bertempat di RM Pringsewu Baturraden itu mengundang unsur ASN dari dinas dan lembaga pemerintahan yang berada di wilayah Kecamatan Baturraden antara lain guru-guru SD Negeri se-Kecamatan Baturraden, Guru SMP Negeri I dan II Baturraden, Guru SMA Negeri I Baturraden, BPTU Baturraden, Kampus 7 Poltekkes Semarang, Puskesmas I dan II Baturraden, dan UPT Dindik Kecamatan Baturraden.
