SERAYUNEWS – Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai pengadaan dan impor minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), serta liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026.
Regulasi ini menjadi pedoman terbaru dalam pengelolaan pasokan energi nasional sekaligus memperkuat upaya menjaga ketahanan energi di tengah kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat.
Kebijakan tersebut diterbitkan karena kebutuhan energi nasional masih cukup tinggi, sementara produksi domestik belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan pasar.
Akibatnya, Indonesia masih membutuhkan impor minyak mentah, BBM, dan LPG untuk memastikan pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat dan sektor industri.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa seluruh proses pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG kini mengacu pada ketentuan dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2026.
Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap tata kelola impor energi menjadi lebih terstruktur, efisien, dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.
Pertumbuhan ekonomi, peningkatan aktivitas industri, serta kebutuhan energi masyarakat yang terus bertambah membuat konsumsi energi nasional mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Di sisi lain, produksi energi dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan sehingga belum dapat sepenuhnya menutupi kebutuhan tersebut.
Melalui regulasi baru ini, pemerintah ingin memastikan pasokan energi tetap aman sekaligus menciptakan sistem pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel.
Aturan tersebut juga akan mengurangi risiko gangguan pasokan akibat gejolak pasar energi internasional.
Berikut sejumlah ketentuan utama dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2026.
Aturan baru ini tidak hanya mengatur impor minyak mentah sebagai bahan baku kilang, tetapi juga mencakup hal berikut.
Dengan demikian, seluruh kebutuhan energi strategis yang masih harus berasal dari luar negeri berada dalam satu payung regulasi.
Sebelum melakukan impor, uapaya pemenuhan kebutuhan energi harus dari sumber dalam negeri dulu. Impor berlangsung apabila pasokan domestik tidak mencukupi kebutuhan nasional.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap mengutamakan produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Tujuan utama impor bukan sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Pemerintah ingin memastikan masyarakat dan pelaku usaha tetap memperoleh akses energi yang cukup meskipun terjadi gangguan pasokan global.
Regulasi baru mengharuskan proses pengadaan energi berjalan dengan tata kelola yang lebih baik. Setiap tahapan pengadaan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah ini akan meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap proses impor energi.
Aturan baru ini memberikan pedoman yang lebih jelas bagi badan usaha dan pihak terkait yang terlibat dalam pengadaan energi.
Dengan adanya ketentuan yang lebih rinci, pelaksanaan impor dapat berjalan sesuai aturan dan mengurangi potensi perbedaan interpretasi kebijakan.
Volume dan jenis energi harus sesuai dengan kebutuhan riil dalam negeri. Pemerintah dapat melakukan evaluasi secara berkala agar impor tetap sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan kelebihan pasokan.
Aturan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi potensi krisis energi global.
Dengan mekanisme pengadaan yang lebih terencana, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk mengantisipasi gangguan pasokan atau lonjakan harga energi dunia.
Bagi masyarakat, aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga.
Pemerintah ingin menghindari terjadinya kelangkaan BBM maupun LPG yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan kebutuhan rumah tangga.
Sementara bagi dunia usaha, regulasi ini memberikan kepastian mengenai mekanisme pengadaan energi sehingga sektor industri dapat menjalankan kegiatan produksi dengan pasokan energi yang lebih terjamin.
Selain itu, tata kelola impor yang lebih jelas juga akan menciptakan sistem distribusi energi yang lebih efektif dan mendukung stabilitas perekonomian nasional.
Terbitnya Perpres Nomor 26 Tahun 2026 menandai langkah baru pemerintah dalam mengatur impor minyak bumi, BBM, dan LPG.
Regulasi ini hadir untuk memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi melalui sistem pengadaan yang lebih transparan, terencana, dan memiliki kepastian hukum.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pasokan energi nasional tetap aman dan kebutuhan masyarakat maupun sektor industri dapat terpenuhi secara berkelanjutan.***
