SERAYUNEWS – Pemerintah daerah kini dituntut menyusun kebijakan berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data valid, program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Banjarnegara, Yusuf Agung Prabowo, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Metadata dan Produksi Data Geospasial di Sasana Abdi Praja, Rabu (6/5/2026).
Dalam sambutannya, Agung menjelaskan bahwa penyelenggaraan data geospasial mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan asumsi atau perkiraan semata.
“Perencanaan pembangunan tidak lagi cukup hanya berdasarkan asumsi. Data yang valid menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” kata Agung.
Ia menegaskan, data geospasial memiliki peran strategis karena mampu memberikan gambaran riil kondisi wilayah.
Melalui data tersebut, pemerintah dapat memetakan sebaran penduduk, tingkat kemiskinan, kondisi infrastruktur, potensi wilayah, kawasan rawan bencana, tata ruang, hingga prioritas pembangunan di setiap wilayah Kabupaten Banjarnegara.
Selain kualitas data, Agung juga menyoroti pentingnya metadata dalam sistem pengelolaan informasi daerah. Metadata berfungsi menjelaskan identitas data, sumber data, metode penyusunan, waktu pembaruan, kualitas data, hingga penanggung jawab data.
Dengan metadata yang lengkap, data akan lebih mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan lintas sektor.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas data sektoral, baik spasial maupun nonspasial.
Selain itu, perangkat daerah juga diminta membangun sinergi, melakukan pembaruan data secara berkala, menerapkan hasil bimtek dalam pekerjaan sehari-hari, serta mendukung implementasi program Satu Data Indonesia dan Satu Peta Daerah.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas data pembangunan di Kabupaten Banjarnegara semakin baik sehingga perencanaan hingga evaluasi pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Agung juga berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Banjarnegara, Suroso, menyampaikan bahwa bimtek tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis perangkat daerah dalam penyusunan metadata serta produksi data geospasial sesuai standar yang berlaku.
“Bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menghasilkan data geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data,” katanya.
Ia menambahkan, peserta mendapatkan materi mulai dari refreshment produksi data geospasial hingga penyusunan dan pembuatan metadata geospasial.
Ke depan, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta menghasilkan data geospasial berkualitas guna mendukung pembangunan Kabupaten Banjarnegara.
