SERAYUNEWS – Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dan gotong royong lintas sektor.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar di Ruang Sekda, Rabu (26/11/2025).
Dalam Rakor TKPK, Wabup menekankan bahwa kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar bagi Banjarnegara.
Karena itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) proaktif mengidentifikasi, merencanakan, dan mengeksekusi program penanggulangan kemiskinan tanpa menunggu instruksi.
“Penanganan pengentasan kemiskinan di Banjarnegara harus dilaksanakan dan dibangun dengan sebuah optimisme bersama-sama. Kerjasama dengan semua elemen akan menjadikan penyelesaian kemiskinan tidak tumpang tindih dan bisa tepat sasaran,” kata Wabup Wakhid Jumali.
Menurutnya, kolaborasi yang baik dapat memperjelas pedoman perencanaan, pelaksanaan, hingga penganggaran melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
Wabup menegaskan bahwa setiap OPD wajib memiliki kepekaan terhadap isu kemiskinan.
“Masing-masing OPD harus mempunyai kepekaan itu, kita dholim jika tidak punya itu, dan salah satu kebijakan yang dholim adalah kebijakan yang tidak tepat sasaran. Jadi semua OPD atau semua sektor punya tanggung jawab, jangan sampai mengabaikan soal kemiskinan,” katanya.
Ia meminta seluruh OPD menyampaikan ide dan gagasan saat penyusunan RPKD agar strategi penanggulangan kemiskinan lebih tajam.
Rapat ini juga dihadiri Pj Sekda Tursiman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Riatmojo Ponco Nugroho, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Kepala Bapperida Banjarnegara, Yusuf Agung Prabowo, menyampaikan perkembangan terkini mengenai angka kemiskinan.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) No. 06/09/3304/Th. XII, tingkat kemiskinan Banjarnegara pada Maret 2025 tercatat 13,28 persen, turun dari 14,71 persen pada Maret 2024.
Jumlah penduduk miskin juga turun dari 137,68 ribu orang (2024) menjadi 124,66 ribu orang pada 2025.
“Untuk garis kemiskinan di Banjarnegara pada Maret 2025 naik menjadi Rp424.316 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini mengalami kenaikan Rp25.972 dibandingkan tahun 2024,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 sebesar 5,01 persen, diskon tarif listrik 50 persen pada Februari 2025, serta masifnya bantuan sosial berkontribusi terhadap meningkatnya daya beli masyarakat.
Yusuf menegaskan bahwa OPD relevan harus fokus pada strategi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan memperluas akses pendidikan.
Selain itu juga menurunkan pengangguran, serta memastikan intervensi bantuan sosial tepat sasaran.
“OPD yang secara teknis mengampu program kemiskinan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan perekonomian, akses pendidikan, menurunkan pengangguran dan intervensi Bansos,” katanya.
