Advertisement
Advertisement
Purbalingga, serayunews.com
Pengamat Politik Unsoed Purwokerto, Ahmad Sabiq yang hadir sebagai pembicara mengakui, ketidaknetralan birokrasi sering untuk memuluskan jalan kemenangan.
Jajaran birokrasi, sering jadi mesin politik saat pemilu. Biasanya, aktornya adalah kalangan birokrat yang menduduki jabatan strategis di daerah dan para petahana.
“Ini sejak dulu dari zaman Orde Baru, karena punya jaringan luar biasa sampai bawah. Ini jadi rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik. Suasana ini menciptakan ketidaknyamanan bagi ASN yang ingin bersikap netral,” katanya, saat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 – Netralitas ASN dalam Pemilu oleh Bawaslu.
Ketidaknetralan birokasi, bisa jadi simalakama. Jika tidak mendukung dinilai tidak loyal dan tidak menutup kemungkinan, selepas pilkada jadi korban politik. Kondisi yang seperti itu, menjadikan netralitas ASN menjadi hal yang istimewa.
“Ini harus ada agenda perbaikan, agar tidak menjadi lingkaran setan,” ujarnya.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga, Imam Wahyudi pada kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa pada pelaksanaan Pemilu, ASN tetap harus berlaku profesional. Selain itu, juga harus bisa memposisikan diri pada setiap tahapan jadwal waktu Pemilu.
“Jangan sampai momen Pemilu menjadi transaksi politik, untuk meraih jabatan tertentu,” katanya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Imam Nurhakim mengatakan, pada pengalaman Pilkada 2020 lalu, netralitas ASN di Purbalingga menjadi perhatian umum. Pasalnya, kasus pelanggarannya paling banyak.
“Tahun depan seharusnya ada perubahan, ASN untuk lebih profesional,” katanya.
Sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu 2024 ini, diikuti oleh seluruh anggota Panwascam, Camat dan Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga.
