BANJARNEGARA, SERAYUNEWS – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara hingga akhir Juni 2026 baru mencapai 45,81 persen.
Menyikapi capaian tersebut, Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.
Arahan itu disampaikan Wakhid saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II APBD Tahun Anggaran 2026 di Aula Sasana Bhakti Praja, Jumat (10/7/2026).
Wakhid menegaskan setiap rupiah dalam APBD memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, seluruh OPD diminta menjalankan program secara terencana, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.
“Semua perangkat daerah harus memiliki semangat yang sama untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Semakin cepat anggaran terealisasi, semakin cepat pula hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan realisasi APBD tidak hanya berpengaruh terhadap pembangunan fisik, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas usaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, total APBD Tahun Anggaran 2026 setelah dilakukan pergeseran mencapai Rp2,290 triliun, meningkat dari pagu awal sebesar Rp2,281 triliun.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi keuangan baru mencapai 45,81 persen, masih di bawah target semester pertama sebesar 50,03 persen atau mengalami deviasi minus 4,22 persen.
Sementara itu, capaian fisik pembangunan justru menunjukkan hasil lebih baik. Realisasi fisik telah mencapai 56,51 persen, melampaui target 51,36 persen dengan deviasi positif sekitar 5 persen.
Melihat kondisi tersebut, Wakhid meminta OPD yang realisasi belanjanya masih rendah segera melakukan percepatan agar target pembangunan tidak bergeser hingga akhir tahun.
Ia juga mendorong penyelesaian proyek-proyek strategis dalam sembilan bulan pertama tahun anggaran sebagai langkah menjaga efektivitas penggunaan APBD.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Banjarnegara Muhammad Iqbal mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus pengendalian pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, pengendalian dilakukan agar setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal, memenuhi standar mutu, tepat sasaran, dan tertib administrasi.
Selain mengevaluasi capaian masing-masing OPD, rakor juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam mencari solusi percepatan pelaksanaan program.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap percepatan realisasi APBD mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menggerakkan perekonomian daerah, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
