SERAYUNEWS– Bakul Kroya Bersatu (BKB) angkat suara terkait pembangunan kembali Pasar Kroya, usai terbakar pada tahun 2021 silam. BKB meminta agar tidak ada politisasi pembangunan pasar, serta tidak melupakan sejarah perjuangan para pedagang.
Koordinator Bakul Kroya Bersatu, Rindang Suroto menyampaikan hal tersebut, Senin (30/9/2024).
Ia menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Cilacap saat groundbreaking baru-baru ini. Pemkab tidak mengundang para pelaku sejarah perjuangan percepatan pembangunan Pasar Kroya.
“Peletakan batu pertama merupakan langkah permulaan yang baik. Namun jangan pernah lepas dari sejarah. Kalau pemerintah mengundang Bakul Kroya Bersatu, pasti akan datang. Kemudian PPPK, LSM yang mestinya undang GMBI, karena yang tahu sejarahnya,” ungkapnya,
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan hadirnya salah satu calon peserta Pilkda dan sejumlah elit partai dalam acara tersebut. Untuk itu, ia meminta agar pembangunan Pasar Kroya tidak jadi ajang perebutan suara jelang Pilkada 2024 ini.
“Jadi kalau hari ini Pasar Kroya jadi ajang berebut suara, menurut saya kurang baik dan barangkali akan menyakiti banyak orang. Kalau hadirnya salah satu paslon, di Kabupaten Cilacap ada KPU, Bawaslu. Kalau kemudian pemerintah mau mengundang, undang semua dong empat calonnya,” ujarnya.
“Jangan terlalu dini untuk membawanya ke politik, apalagi ada penggiringan ke salah satu paslon,” sambung pria yang akrab dengan sapaan Rinto ini.
Lebih jauh, Rinto menyebut perjuangan para pedagang bersama BKB untuk percepatan pembangunan Pasar Kroya usai peristiwa kebakaran pada 23 Desember 2021 silam tidak mudah. Berbagai jalan terjal pun mereka lalui, mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat.
Pada saat itu, BKB juga sempat mendesak kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Cilacap, 2 September 2022 silam. Mereka meminta untuk segera membangun kembali Pasar Kroya.
Selanjutnya, usai acara itu pihaknya membawa aspirasinya ke DPR RI dan menyerahkan proposal kepada Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto yang juga sebagai Anggota Banggar.
Setelah menyerahkan proposal tersebut, dia pun kembali menghadap Gubernur Jawa Tengah untuk memastikan proses peradilannya. Dan gugatan kepada PT TDM di menangkan oleh Pemkab Cilacap dalam masa transisi jabatan Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar.
“Pada saat itu saya juga pernah menekan Pj Bupati Yunita Dyah Suminar untuk segera percepat gugatan ke pengadilan, agar ada kepastian hukum,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran Rp25 Miliar. Namun tak kunjung terealisasi dan para pedagang sempat demo ke Pamkab Cilacap untuk menagih kembali.
“Seiring perjalanan waktu, Pemprov menganggarkan Rp25 Miliar dan di setujui oleh Awaluddin Muuri (Sekda). Namun ada pergeseran Bupati Tatto ke Pj Bupati Bu Ninit Perjalanan itu, pedagang demo dan hanya dapat janji-janji,” imbuhnya.
Mendengar aspirasi para pedagang, Anggota DPR RI Adisatrya pun menindaklanjuti proposal ke Kementerian PUPR dan kementerian terkait. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya pembangunan Pasar Kroya dapat alokasi APBN sebesar Rp67 Miliar lebih.
“Sampai di sini sangat jelas sekali bahwa kalau Pasar Kroya, hasil kerja keras para pedagang meminta haknya ke pemerintah. Pesan saya kepada pemerintah, kembalikan hak mereka. Banyak pedagang yang keluar negeri karena mereka tidak bisa bayar bank, kalau hari ini sejarah mau diplintir ora ilok (tidak baik),” sambungnya.
Secara tegas, Rinto juga menyebut sejumlah nama-nama pejabat Cilacap yang mengetahui betul sejarah perjuangan BKB dalam memperjuangkan percepatan pembangunan Pasar Kroya.
“Silakan tanya pejabat yang menjabat saat itu, seperti Farid Ma’ruf (Sekda), Awaluddin (transisi Sekda). Kemudian M Wijaya (Asisten Sekda), Umar Said (Kepala DPKUKM), Agus Firmanudin (Sekretaris DPKUKM), Camat Kroya Budi Narimo, mereka tahu betul sejarahnya,” ujarnya.
