SERAYUNEWS – Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah, menggelar Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahunan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran (TA) 2024 pada, Selasa (21/01). Kegiatan ini terpusat di Aula Kresna Basudewa dan diselenggarakan secara hybrid.
Acara ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan penyusunan laporan keuangan dan BMN TA 2024 yang memenuhi standar akuntansi pemerintah dengan prinsip akurat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menekankan pentingnya kegiatan tersebut untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ia juga menyebutkan bahwa data laporan keuangan dan BMN akan menjadi basis penyusunan keuangan likuidasi.
“Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan harus kita tuntaskan dengan baik. Saya berharap rekonsiliasi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan serius sehingga menghasilkan data yang akuntabel,” ujar Heni dalam sambutannya.
Dalam kesempatan yang sama, Heni memberikan arahan khusus terkait kemungkinan laporan keuangan TA 2024 menjadi sampling pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Apabila nanti menjadi salah satu sampling pemeriksaan, saya harapkan agar Saudara bersikap kooperatif, informatif, responsif, serta tepat waktu dalam memenuhi data dan dokumen yang diminta,” tutur Heni.
Ia juga mengingatkan agar temuan dari pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai rekomendasi tim pemeriksa.
Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, dalam laporan ketua panitia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisasi dan menyelesaikan masalah dalam penyusunan laporan keuangan TA 2024.
“Rekonsiliasi ini juga akan memberikan pemahaman mengenai peraturan terbaru terkait pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara,” ujar Toni.
Kegiatan yang berlangsung hingga Kamis (25/01) ini diikuti oleh Operator GLP, Operator Aset, dan Persediaan dari satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah.
Hadir pula dalam pembukaan kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin; Kepala Badiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus; serta para pendamping penyusunan laporan keuangan Unit Eselon I Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
