SERAYUNEWS — Bupati Kabupaten Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, melantik dan mengambil sumpah jabatan 14 pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Pelantikan digelar di Ruang Prasanda Rumah Dinas Bupati Cilacap, Jumat (13/2/2026), sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kualitas pelayanan publik.
Sebanyak 14 pejabat yang dilantik menempati sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis. Rotasi jabatan tersebut meliputi penempatan di antaranya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, hingga RSUD Majenang.
Syamsul menjelaskan, pelantikan baru dapat dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi terpenuhi, terutama bagi pejabat yang ditempatkan di Disdukcapil.
Menurutnya, proses tersebut harus mengacu pada mekanisme khusus, termasuk memperoleh rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Ia menegaskan, rekomendasi dari pemerintah pusat menjadi syarat penting sebelum pejabat dapat dilantik secara resmi. Selain itu, sebagian jabatan yang diisi merupakan usulan lama yang baru bisa direalisasikan setelah seluruh proses administrasi rampung.
Syamsul menekankan pentingnya peningkatan kinerja, khususnya pada sektor pelayanan publik. Ia menyoroti pelayanan administrasi kependudukan dan layanan kesehatan sebagai dua sektor yang masih kerap menjadi keluhan masyarakat.
“Pelayanan adminduk dan pelayanan rumah sakit harus semakin optimal. Masyarakat menaruh harapan besar kepada aparatur pemerintah sebagai pamong yang harus mampu melayani, mengayomi, sekaligus bekerja secara profesional,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi harus memiliki kemampuan komunikasi dan empati kepada masyarakat. Menurutnya, konsep pamong yang mampu “momong” atau membimbing masyarakat menjadi fondasi penting dalam pelayanan publik.
Sementara itu, Syamsul mengakui masih terdapat sejumlah jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kekosongan tersebut rencananya akan diisi setelah memasuki Maret 2026, seiring menunggu proses pensiun sejumlah pejabat struktural.
Ia menyebut, pengisian jabatan administrator maupun pengawas akan diajukan setelah seluruh formasi tersedia.
“Beberapa jabatan memang masih kosong. Nanti akan diproses setelah Maret, menunggu pejabat yang memasuki masa pensiun. Setelah itu baru kita usulkan pengisian jabatan struktural,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Cilacap berharap rotasi dan pengisian jabatan ini dapat memperkuat efektivitas birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di berbagai sektor strategis.
