Advertisement
Advertisement
Purbalingga, serayunews.com
Sekitar pukul 16.30, rombongan PPDI Kabupaten Purbalingga berangkat ke Jakarta. Lebih dari 30 bus yang mengangkut rombongan PPDI Kabupaten Purbalingga, memulai perjalanan dari Gor Goentoer Dardjono, usai dilepas langsung oleh Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi.
“Sesuai rencana dan daftar yang masuk, 1.226 orang perangkat yang berangkat,” kata Ketua PPDI Kabupaten Purbalingga, Sahuri, Selasa (24/1/2023) sore.
Keberangkatan mengikuti acara Silaturahmi Tingkat Nasional (Silatnas) ke-III di Jakarta, dilakukan secara swadaya. Tiap-tiap perangkat patungan mulai dari Rp 250 ribu. Setidaknya, itu untuk biaya transportasi menuju Jakarta.
“Swadaya, patungan dari masing-masing perangkat, rata-rata dari Rp 250 ribu,” ujarnya.
Sahuri menyampaikan, keberangkatan ini dalam rangka memperjuangkan nasib perangkat desa terkait kejelasan status dan kesejahteraan.
“Sebetulnya perjuangan ini sudah direalisasikan oleh Pemkab Purbalingga. Namun pada tanggal 17 Januari 2023 lalu, lsempat viral masa jabatan perangkat desa akan disamakan dengan kepala desa maka kami akan bergeliat,” kata dia.
Bupati Tiwi menyampaikan, teman-teman perangkat akan mengikuti Silatnas di Jakarta sekaligus menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah pusat.
“Aspirasi kan gak setiap orang untuk menyampaikan, semoga apa yang menjadi aspirasi ini bisa didengar, diperhatikan dan ditindaklanjuti,” kata Tiwi.
Bupati mengizinkan keberangkatan mereka, mengingat Silatnas PPDRI merupakan kegiatan resmi dan bahkan kabarnya juga akan dihadiri Presiden RI, Joko Widodo.
“Beberapa waktu lalu memang ada surat ke saya, bahwa PPDI meminta izin untuk mengikuti Silatnas,” katanya.
Sebelum memberangkatkan, bupati juga berpesan agar mereka tetap menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Termasuk dalam penyampaian aspirasi juga, untuk tidak ikut terprovokasi.
Tiwi menjelaskan, soal aspirasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat, sebenarnya sebagian sudah direalisasikan oleh Pemkab Purbalingga. Misalnya tanah bengkok yang masih dianggap sebagai hak asal usul desa, dan Penghasilan Tetap (Siltap) yang dinaikkan.
“Alhamdulillah, Purbalingga ini kabupaten yang telah memberikan perhatian luar biasa kepada rekan-rekan perangkat desa,” kata dia.
