SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi memulai tahapan strategis pembangunan masa depan melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027. Acara yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini dibuka langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, di Pendopo Si Panji pada Senin (16/3/2026).
Forum ini menjadi wadah partisipatif yang mempertemukan berbagai elemen, mulai dari Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, akademisi, hingga pelaku usaha dan tokoh masyarakat untuk merumuskan arah kebijakan daerah.
Kepala Bapperida Banyumas, Dedy Noerhasan, menekankan bahwa Musrenbang ini bukan sekadar seremoni, melainkan instrumen vital untuk menyerap aspirasi publik secara terintegrasi. Tujuan utamanya adalah menyelaraskan prioritas daerah dengan kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, sekaligus memperkuat kolaborasi demi kesejahteraan warga.
Bupati Sadewo Tri Lastiono menjelaskan bahwa RKPD 2027 merupakan fase kedua dari implementasi RPJMD 2025–2029. “RPJMD tersebut disusun dengan visi pembangunan daerah yaitu mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera,” kata dia.
Untuk tahun perencanaan 2027, Pemkab Banyumas mengusung tema besar mengenai pemenuhan layanan dasar, peningkatan daya saing SDM, serta efektivitas kelembagaan sebagai fondasi ekonomi inklusif.
Sadewo merinci lima prioritas pembangunan yang akan dikejar, mulai dari pemenuhan layanan dan kebutuhan dasar masyarakat, kedua akselerasi daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), ketiga optimalisasi potensi daerah untuk ekonomi berkelanjutan, keempat penguatan kolaborasi kelembagaan dalam menangani isu strategis, dan kelima peningkatan kualitas infrastruktur penunjang wilayah.
“Selain kelima poin tersebut, trilaz program juga menjadi motor penggerak utama. Program trilas merupakan pendekatan pembangunan yang mengedepankan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor-sektor strategis pembangunan daerah,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Bupati mengungkapkan keberhasilan Banyumas dalam menggaet dana Non-APBD. Pada tahun 2025, tercatat lebih dari Rp294 miliar berhasil dihimpun dari berbagai sumber luar seperti APBN, CSR, dan lembaga non-pemerintah.
“Hasil dari berbagai upaya yang dilakukan, pada tahun 2025 Kabupaten Banyumas berhasil menghimpun pendanaan Non-APBD secara total lebih dari 294 miliar rupiah, yang bersumber dari APBD Provinsi, APBN, CSR Dunia Usaha, serta lembaga Non-Pemerintah. Capaian tersebut merupakan hasil dari pendekatan yang inovatif, proaktif, dan kolaboratif lintas sektor,” katanya.
Sadewo mengajak seluruh elemen untuk tetap aktif berkontribusi. Baik unsur masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta organisasi masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah.
“Melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat mempercepat pembangunan berbagai sektor,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyumas, Agus Priyanggodo, turut memberikan catatan penting melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD yang diserap dari aspirasi reses masyarakat.
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran konstitusional melalui mekanisme pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok pikiran DPRD ini lahir dari proses reses yang kami lakukan secara berkala,” kata.
Fokus legislatif tertuju pada penuntasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi, serta penurunan angka pengangguran dan kematian ibu-anak. Selain itu, Pemkab juga memastikan dukungan penuh terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Kegiatan ini ditutup dengan pemberian penghargaan perencanaan kepada perangkat daerah dan kecamatan berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja perencanaan pembangunan tahun 2026.
