SERAYUNEWS – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono gerap, melihat implementasi di lapangan tentang program berobat gratis masih kerap tersendat.
Melalui Universal Health Coverage (UHC) seharusnya masyarakat hanya cukup menunjukan KTP, ketika berobat di Faskes Mitra BPJS.
Sadewo mencontohkan, warga datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi kepesertaan BPJS belum aktif. Dalam kondisi tersebut, pelayanan seringkali terhambat karena status kepesertaan belum memenuhi syarat untuk ditanggung dalam skema UHC.
“Saya menginstruksikan kepada seluruh puskesmas dan klinik Mitra BPJS, agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk membantu pembiayaan sementara bagi warga yang kepesertaannya belum aktif. Kalau kepesertaan tidak aktif, tolong dibantu dulu,” katanya, Kamis (9/4/2026).
Persoalan itu sebenarnya masih bisa diatasi, dengan menggunakan anggaran CSR atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Namun, jika tidak berkenan penggunaan itu, Sadewo menyanggupi untuk merogoh kantong pribadi, untuk mengkover pembiayaannya.
“Kalau Puskesmas atau klinik belum punya anggaran, atau tidak ada CSR yang membackup, ya sudah bayarin dulu. Kalau mereka tidak mau mengeluarkan uang dari CSR atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sudah, nanti tagihkan ke Bupati. Saya bayarin pakai kocek pribadi,” ujarnya.
Bupati menegaskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banyumas harus benar-benar gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) melalui Faskes Mitra BPJS. Pelayanan kesehatan gratis bagi warga Banyumas yang memiliki KTP Banyumas harus diberikan tanpa syarat yang berbelit.
“Tidak peduli dari mana saja, masyarakat Banyumas datang ke puskesmas sudah tidak usah ditanya macam-macam,” katanya.
Bupati menjelaskan, capaian UHC di Kabupaten Banyumas saat ini telah mencapai 98 persen untuk total kepesertaan JKN, dengan kepesertaan aktif sebesar 80 persen.
“Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas menganggarkan dana sebesar Rp105 miliar. Untuk mendapatkan anggaran tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan, dengan pengurangan dana APBD hingga Rp319 miliar. Kondisi keuangan di seluruh daerah saat lagi agak susah. Saya nyari-nyari duit salah satunya itu untuk menjamin kesehatan masyarakat,” kata dia.
