SERAYUNEWS-Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Purbalingga tahun 2025 berada di angka 4,96%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Banyumas 6,18%, Banjarnegara 5,57%, Cilacap 7,83%, dan Kebumen 5,07%.
Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi E DPRD Jateng ke Pemkab Purbalingga, Rabu (17/9/2025). Rombongan dipimpin oleh Amin Makhsun dan diterima langsung oleh Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, bersama Sekda serta jajaran kepala OPD, di ruang rapat bupati.
Amin Makhsun menyampaikan tujuan kunjungan tersebut untuk mempelajari penanganan pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga. “Dimana mendasari data BPS, Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga tahun 2024 ini terendah se-Barlingmascakeb,” katanya.
Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dalam kesempatan itu memaparkan sejumlah faktor yang membuat Purbalingga mampu menekan angka pengangguran. Di sektor industri, Purbalingga sejak lama menjadi sasaran investor asing untuk produksi rambut palsu dan bulu mata palsu yang dinilai mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, Purbalingga juga memiliki sektor unggulan produksi knalpot, serta menjadi penghasil gula kelapa kristal yang telah menembus pasar ekspor ke negara-negara maju.
“Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 kemarin tercatat pengangguran terbuka di angka 4,96%, turun 0,65% dibandingkan tahun 2023. Dengan catatan tahun 2024 terdata 95,04% dari angkatan kerja sudah bekerja,” jelas Bupati.
Ia menambahkan, Purbalingga memiliki keunggulan lain yakni sumber daya manusia (SDM) yang teliti, tekun, dan menghasilkan output produk berkualitas. “Kita itu punya keunggulan, SDMnya itu teliti, tekun, punya output yang baik dan juga kondusif. Nah jadi Purbalingga ini punya potensi yang sangat baik apabila dilakukan investasi yang punya kaitannya dengan padat karya, butuh keterampilan khusus dan pengrajin,” katanya.
Meski demikian, Purbalingga juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Industri rambut palsu dan bulu mata palsu di Purbalingga hanya berperan sebagai produsen, bukan penguasa pasar. Ketika pasar terganggu, kondisi ini berdampak pada pengurangan karyawan. Pemkab Purbalingga menyiapkan program pendampingan bagi pekerja yang terkena PHK agar dapat beralih menjadi pelaku UMKM.
“Dalam hal geografis dan hal akses, kita tidak seunggul kabupaten-kabupaten lain khususnya pantura yang punya jalan tol, sehingga kurang memungkinkan dibentuk kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus seperti yang ada di Batang dan Kendal,” imbuh bupati.
