Cegah Stunting, BKKBN Sarankan Usia Hamil Wanita Maksimal 35 Tahun

Sebagaimana yang Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo sampaikan saat Kegiatan Temu Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Provinsi Jawa Tengah, di Sasana Widya Praja, BPSDMD Jateng, Senin (25/03/2024), di Semarang.

“Mengapa usia 35 tahun maksimal untuk hamil, karena pada dasarnya manusia dari lemah dikuatkan, dari kuat dilemahkan. Puncaknya ada di umur 32 tahun. Sejak umur 32 tahun kita sudah mulai menua. Sejak usia 32 tahun sudah mulai keropos tulang-tulangnya,” kata Hasto, dikutip serayunews.com dari laman resmi BKKBN.

Dalam kesempatan itu, Ia menegaskan pentingnya peran PPKBD untuk mengedukasi masyarakat mengenai percepatan penurunan stunting (PPS) guna mencapai target penurunan stunting 14 persen.

Seperti kita ketahui, usia menikah ideal menurut BKKBN yaitu laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun. Selain itu, terkait makanan atau asupan gizi ibu hamil dan balita, menurutnya, lebih baik ditingkatkan asupan protein hewani.

“Contohnya, lele. Karena lele lebih baik daripada daging lainnya. Lele mengandung lemak yang mengandung DHA Omega 3. Yang membuat otak cerdas adalah DHA Omega 3,” ujar dokter Hasto.

Lebih lanjut Dokter Hasto menjelaskan, intervensi terhadap PPS dapat disederhanakan menjadi tiga pendekatan, yaitu makanan, ukuran ideal badan, dan kahanan (lingkungan, sanitasi, jamban, rumah).

“Ada yang sudah dikasih jamban tapi masih ada yang rutin BAB (buang air besar) di sungai yang bisa menyebabkan diare, kemudian ada yang menderita TBC, karena rumahnya kumuh jendelanya tidak ada, tidak ada sirkulasi udara.” jelasnya.

Dokter Hasto juga mengingatkan, apabila ibu hamil kekurangan darah maka harus minum tablet tambah darah (TTD). Akan tetapi jangan sampai menggunakan air teh, karena dapat mengurangi penyerapan tablet tambah darah.

Tak hanya itu, jika ibu hamil kekurangan darah atau anemia maka plasentanya tipis dan anak kekurangan gizi. Sehingga, menyebabkan ukuran tubuh bayi menjadi kecil dan berpotensi terkena kekerdilan atau stunting.

Pilar berikutnya ialah peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Pilar keempat, harus tersedia bahan makanan dalam masyarakat. Makanan berprotein hewani tidak harus mahal. Sedangkan, pilar yang terakhir adalah penguatan dan pengembangan sistem data informasi.