SERAYUNEWS – Pemerintah menargetkan sebanyak 53 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.
Sarana dan prasarana untuk sekolah-sekolah ini sebagian besar telah tersedia, dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada.
Lokasi sekolah tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, memanfaatkan aset milik Kementerian Sosial serta milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Menurut keterangan dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, meskipun bangunan fisik sudah tersedia, sebagian besar masih memerlukan renovasi dan penambahan fasilitas. Jadi, bangunan dapat berfungsi optimal sebagai tempat belajar-mengajar.
Ia juga menyampaikan bahwa rencana ke depan mencakup pembangunan tambahan sekitar 147 Sekolah Rakyat untuk mencapai total target 200 sekolah.
Rencananya, pembangunan sekolah baru bermula pada tahun ini sebagai bagian dari program pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah Indonesia.
Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu dan menyediakan pendidikan gratis pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat adalah model asrama. Para peserta didik tidak hanya mendapatkan pembelajaran formal, tetapi juga lingkungan yang mendukung pengembangan karakter dan kedisiplinan.
Menurut Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sekolah Rakyat bertujuan untuk membantu memutus siklus kemiskinan antar generasi.
Program ini memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk mengenyam pendidikan berkualitas secara cuma-cuma. Jadi, program ini mampu menjadi alat transformasi sosial jangka panjang.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa program ini menjadi bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045, yaitu peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan harapan terwujudnya masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi.
Presiden Prabowo, lanjutnya, ingin memastikan bahwa kelompok masyarakat miskin tidak tertinggal dalam kemajuan bangsa. Selain itu, mereka dapat berkontribusi secara nyata dalam pembangunan nasional.
Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Pendirian Sekolah Rakyat memerlukan alokasi dana yang besar. Alokasi mencakup pembangunan berbagai fasilitas penting, mulai dari ruang kelas, asrama siswa, perumahan guru, sarana penunjang pendidikan, hingga tempat ibadah.
Untuk itu, pemerintah merancang skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak agar proses pendirian dapat berjalan optimal.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa dana pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dana juga berasal dari partisipasi dunia usaha dan masyarakat.
Menurutnya, kontribusi pihak swasta dapat memperkuat pendanaan, mempercepat pembangunan, dan memperluas jangkauan program ini.
Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyarankan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta maupun BUMN sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif.
Ia menyebut, berdasarkan data dari Bappenas, tersedia sekitar Rp80 triliun dana CSR swasta dan Rp10 triliun dari BUMN yang beredar setiap tahun.
Dana-dana tersebut potensial untuk bermanfaat secara lebih tepat sasaran dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan Sekolah Rakyat.
BP Taskin juga memiliki kewenangan untuk menghimpun sumber dana non-anggaran yang bersifat tidak mengikat guna mendukung program strategis ini.***
