SERAYUNEWS-Ratusan petani kentang Banjarnegara yang tergabung dalam Serikat Petani Kentang Batur mendatangi bupati Banjarnegara, mereka meminta berdiskusi dan menyampaikan aspirasi terkait kuota pupuk bersubsidi untuk petani kentang.
Pada kesempatan tersebut, para petani kentang meminta bupati untuk ikut menyuarakan keresahan petani kentang agar bisa mendapatkan pupuk subsidi. Selain itu, para petani ini juga mengeluhkan terkait jatuhnya harga kentang, termasuk risiko hukum yang menghantui petani kecil saat berusaha mencari pupuk subsidi.
Ketua Serikat Petani Kentang Batur Mudasir mengatakan, kentang bukan hanya sekadar komoditas, melainkan ikon Banjarnegara. Namun, kejayaan ikon tersebut kini meredup akibat kebijakan pusat yang menghapus kentang dari daftar komoditas penerima pupuk bersubsidi.
Untuk itu, dia meminta pemerintah kabupaten untuk ikut berjuang dan memperjuangkan agar komoditas kentang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Belum lagi, saat petani membeli pupuk subsidi yang tidak dimanfaatkan petani dari luar Batur justru terancam pidana.
“Kami ini beli, bukan mencuri. Tapi saat dibawa pulang pupuk itu, kena sanksi hukum,” katanya.
Selain masalah pupuk, petani juga mengeluhkan melonjaknya biaya produksi-mulai dari harga pestisida hingga kelangkaan BBM dan LPG di musim kemarau yang tidak sebanding dengan harga jual kentang yang sedang terjun bebas.
“Daya juang kami turun drastis. Kami tidak minta apa-apa, hanya minta hak yang sama sebagai petani lain,” katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tidak tinggal diam. Ia mengaku telah berulang kali menghadap Kementerian Pertanian, namun terbentur kebijakan nasional yang hanya memberikan subsidi untuk sembilan komoditas tertentu.
“Masalah ini bukan lokal Banjarnegara saja, tapi nasional. Saya sudah tiga kali ke kementerian, bahkan bareng Bupati Wonosobo. Jawabannya belum memuaskan, anggaran pusat terbatas,” katanya.
Meski demikian, Bupati menawarkan solusi konkret. Ia berjanji akan mengawal langsung perwakilan petani untuk beraudiensi dengan Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI dalam waktu dekat.
“Saya yang akan kawal langsung ke Jakarta. Kita tagih janji pemerintah pusat. Kita bawa data riil luas lahan dan kerugian petani agar hortikultura bisa masuk kembali dalam daftar subsidi,” katanya.
Sebagai solusi jangka pendek terkait mahalnya biaya operasional pompa air saat kemarau, Bupati memaparkan rencana pilot project pengolahan sampah plastik menjadi BBM Solar di wilayah Dieng.
“Kita sedang susun payung hukumnya (Perda) agar solar hasil olahan sampah ini bisa digunakan petani dengan harga murah tanpa rasa takut tersangkut masalah hukum (APH),” katanya.
Di sisi lain, perwakilan Pupuk Indonesia wilayah Banjarnegara, Nur Setia Widiyanto, menjelaskan bahwa sebagai produsen, pihaknya hanya menyalurkan pupuk sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang ditetapkan pemerintah.
“Secara aturan, kentang memang belum masuk 10 komoditas bersubsidi. Kami tidak bisa melanggar itu. Solusinya saat ini adalah menggunakan pupuk non-subsidi yang sudah kami sediakan di kios-kios,” kata Nur Setia.
Setelah melakukan diskusi, ada kesepakatan bahwa Pemkab Banjarnegara dan Serikat Petani akan segera merumuskan data biaya produksi (BEP) untuk dibawa ke Jakarta. Para petani tetap bersikukuh menagih janji kampanye Presiden yang menjanjikan pupuk murah tersedia langsung hingga ke tangan petani.
