SERAYUNEWS- Pengamat Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik dan kedaulatan ekonomi nasional.
Menurutnya, berbagai dinamika yang muncul di ruang publik menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara negara dan kelompok ekonomi yang memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan strategis.
Dalam pandangannya, Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai figur yang berupaya menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan konstitusi.
Fadhil menyebut keyakinannya terhadap kepemimpinan Prabowo tidak muncul secara tiba-tiba. Ia mengaitkan hal tersebut dengan pandangan almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah menilai Prabowo sebagai sosok yang memiliki ketulusan dalam mengemban amanah kepemimpinan.
“Keikhlasan dalam memimpin menjadi modal penting bagi seorang kepala negara untuk mengambil keputusan strategis tanpa terikat kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Fadhil menilai sejumlah langkah pemerintah dalam menata pengelolaan sumber daya alam dan berbagai bentuk pemanfaatan lahan menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, langkah penertiban terhadap penyalahgunaan hak guna usaha (HGU) maupun berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan penguasaan negara atas aset strategis menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembalikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas.
Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa negara berupaya memperkuat posisi dalam mengelola kekayaan nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Negara harus hadir untuk memastikan sumber daya yang dimiliki bangsa dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” katanya.
Dalam keterangannya, Fadhil juga menyoroti berbagai isu yang berkembang terkait kondisi ekonomi dan politik nasional. Menurutnya, kritik dan tekanan terhadap pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihadapi secara terbuka.
Namun demikian, ia menilai Presiden Prabowo menunjukkan sikap konsisten dalam menjalankan program-program prioritas meskipun menghadapi berbagai tantangan.
Fadhil beranggapan bahwa keberanian mengambil keputusan strategis menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
“Kepemimpinan yang kuat dibutuhkan agar Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal maupun kepentingan yang dapat mengganggu agenda pembangunan nasional,” ujarnya.
Fadhil menilai transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih responsif menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan negara, dan sektor produktif perlu terus diperkuat agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing di tingkat global.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pandangannya, pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai akademisi dan praktisi hukum, Fadhil menegaskan bahwa integritas pemimpin menjadi faktor utama dalam mendorong reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
Ia menilai seorang pemimpin yang bekerja tanpa orientasi kepentingan pribadi akan lebih mudah membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi syarat utama agar Indonesia mampu keluar dari berbagai persoalan struktural yang selama ini menghambat kemajuan bangsa.
“Integritas dan ketulusan harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin kuat,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Fadhil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung berbagai langkah konstitusional pemerintah yang bertujuan memperkuat kedaulatan bangsa.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat sipil.
Menurutnya, tantangan global yang semakin kompleks harus dijawab dengan persatuan nasional dan komitmen bersama untuk menjaga kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
“Dengan kerja sama seluruh elemen bangsa, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang lebih mandiri, berdaulat, dan sejahtera di masa depan,” pungkasnya.
