SERAYUNEWS – Selama tahun 2024 di Indonesia telah lahir bayi sejumlah 4,5 juta jiwa. Tahun berikutnya ada potensi jumlah kelahiran diangka yang tak jauh beda. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah memiliki tantangan untuk menyediakan kebutuhan, mulai dari konteks pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sampai tempat tinggal.
Hal itu terungkap saat Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang saat ini menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Prof. Budi Setiyono, mengisi acara kuliah umum di UMP, Jumat (13/06/2025) siang.
Prof Budi menyampaikan dari angka kelahiran itu, menjadi PR bagi Pemerintah, baik tingkat desa sampai tingkat pusat, adalah mengantisipasi terhadap kebutuhan dari 4,5 juta penduduk yang tambah setiap tahun.
“Di dalam konteks pendidikannya, kesehatannya, ketenagakerjaannya, apa yang harus kita siapkan agar 4,5 juta penduduk yang lahir ini tidak cacat, tidak stunting, misalnya tidak bisa pergi ke sekolah, atau setelah dewasa mereka terpaksa menganggur. Kita harus cari solusi, kita harus cegah. Nah, sekarang kita sedang mengerahkan daya upaya,” katanya.
Maka, menurut Prof Budi, saat ini negara tidak hanya bicara soal Keluarga Berencana. Tetapi sudah beranjak ke Komunitas Berencana yang merupakan pendekatan pembangunan berbasis kependudukan yang presisi dan menyeluruh.
Dia mencontohkan, jika satu kota itu tumbuh penduduknya, lahir migrasinya 30 ribu, maka apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar tidak ada pengangguran dari mereka yang mengganggu bagi komunitas dan masyarakatnya?
“Berapa jumlah puskesmas yang harus disediakan, berapa pasar yang harus disediakan, berapa investasi yang harus masuk ke daerah itu agar warga negara yang selama hidupnya tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi mereka,” kata dia.
Menyikapi kondisi itu, maka perlu dilakukan penanganan untuk menghadapi Indonesia Emas di Tahun 2045 mendatang. Menjawab tantangan tersebut, kini tengah gencar melakukan sosialisasi ke berbagai daerah, untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan.
Menurutnya, berbagai kementerian sebenarnya sudah memiliki desain kebijakan untuk menangani pertumbuhan penduduk. Namun yang menjadi masalah utama adalah lemahnya sinergitas antar sektor.
“Yang menjadi masalah yaitu sinergitas atau konvergensi kebijakan antar sektor yang sekarang ini cukup banyak kendala seperti tadi banyak miss match. Yang sekarang kita lakukan adalah melakukan konvergensi antar sektor,” katanya.
