SERAYUNEWS– Keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional baru bernama Board of Peace (BoP) memicu perdebatan luas.
Lembaga ini disebut dipimpin oleh Donald Trump dengan kewenangan veto absolut, serta melibatkan Israel dalam struktur utamanya.
Sejumlah kalangan menilai posisi Indonesia berisiko hanya menjadi pelengkap dalam konfigurasi kekuatan global tersebut.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Pengamat yang juga Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok yang melihat langkah Presiden Prabowo Subianto sebagai strategi diplomasi cerdas berbasis infiltrasi dan kepentingan pragmatis.
Menurut Fadhil yang merupakan Kandidat Doktor di Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto itu, keikutsertaan Indonesia dalam BoP bukan bentuk ketundukan, melainkan strategi untuk masuk ke dalam sistem dan memengaruhi kebijakan dari dalam.
Dalam perspektif sosiologi politik, pendekatan ini dikenal dengan prinsip:
“Jika tidak berada di meja, maka akan menjadi menu.”
Artinya, dengan bergabung, Indonesia memiliki akses langsung terhadap perumusan kebijakan global, termasuk isu sensitif seperti konflik di Gaza.
Langkah ini memungkinkan Indonesia melakukan intervensi sejak tahap awal kebijakan, bukan sekadar reaktif setelah keputusan ditetapkan.
Salah satu strategi utama Indonesia adalah memanfaatkan pendekatan ekonomi yang dinilai lebih efektif dalam menghadapi karakter kepemimpinan Donald Trump yang transaksional.
Indonesia menawarkan skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) sebagai alat tawar utama. Dalam skema ini:
1. Indonesia membuka peluang kerja sama dagang strategis
2. Membantu menekan defisit perdagangan Amerika Serikat
3. Memberikan keuntungan politik bagi Trump di dalam negeri
Dengan pendekatan ini, Indonesia menggunakan ekonomi sebagai “perisai politik”.
Fadhil menyebut, Trump cenderung menghindari kebijakan yang merugikan kesepakatan ekonomi yang menguntungkan konstituennya.
Selain diplomasi ekonomi, Indonesia juga memainkan kartu strategis melalui kehadiran militer di lapangan.
Rencana pengerahan 8.000 hingga 10.000 personel TNI dalam misi International Security Forces (ISF) di Gaza menjadi daya tawar penting.
Kehadiran pasukan ini berfungsi sebagai:
1. Penjaga stabilitas keamanan
2. Pengawal distribusi bantuan kemanusiaan
3. Penghambat aksi militer sepihak
Dengan kata lain, Indonesia memegang “veto fisik” di lapangan, sementara kekuatan lain hanya bermain di level kebijakan.
Tanpa stabilitas yang dijaga pasukan Indonesia, rencana rekonstruksi Gaza berpotensi gagal total.
Indonesia juga tidak bergerak sendiri. Strategi diplomasi diperkuat dengan membangun koalisi bersama negara-negara besar seperti:
1. Arab Saudi
2. Turki
3. Qatar
4. Yordania
Koalisi ini disebut sebagai “Aliansi Gajah Muslim” yang memiliki pengaruh signifikan, terutama dalam pendanaan rekonstruksi pascakonflik.
Blok ini mendorong solusi Two-State Solution sebagai jalan keluar konflik Palestina–Israel. Jika kepentingan Palestina diabaikan, aliansi ini memiliki kekuatan untuk:
1. Menarik dukungan finansial
2. Melemahkan legitimasi BoP
3. Menggagalkan agenda politik global tertentu
Meski aktif terlibat, Indonesia tetap menyiapkan langkah antisipatif. Presiden Prabowo disebut membuka opsi walk out atau keluar dari BoP jika organisasi tersebut menyimpang dari prinsip keadilan.
Ancaman penarikan:
1. Pasukan TNI
2. Dukungan politik
3. Partisipasi diplomatik
dapat menciptakan kekosongan keamanan yang berisiko besar bagi stabilitas kawasan.
Langkah ini menjadi “kartu truf” Indonesia untuk menjaga posisi tawar tetap kuat.
Fadhil menilai strategi Indonesia merupakan bentuk asymmetric leverage atau daya tawar asimetris.
Alih-alih mengubah karakter aktor global seperti Trump atau Israel, Indonesia memilih:
1. Mengikat mereka dengan kepentingan ekonomi
2. Mengontrol stabilitas keamanan lapangan
3. Membangun tekanan kolektif melalui aliansi
Pendekatan ini dinilai lebih realistis dibandingkan diplomasi normatif berbasis retorika semata.
Meski menjanjikan, strategi ini tetap memiliki risiko tinggi. Menghadapi aktor global dengan kepentingan kuat membutuhkan ketepatan langkah dan konsistensi kebijakan.
Namun, pilihan Indonesia dinilai berada di antara dua opsi:
– Masuk dan mencoba mengendalikan dari dalam
– Atau tetap di luar dan kehilangan pengaruh
Dalam konteks ini, diplomasi Indonesia disebut seperti permainan catur tingkat tinggi penuh perhitungan, risiko, sekaligus peluang besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan kemerdekaan Palestina.
