
SERAYUNEWS – Apabila Anda membutuhkan informasi tuntutan demo BEM UI di Bundaran HI hari ini Jumat, 12 Juni 2026, Anda bisa menyimak artikel ini sampai akhir.
Pasalnya, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut menjadi perhatian masyarakat karena mengangkat sejumlah isu nasional yang dinilai penting bagi kehidupan publik.
Berdasarkan informasi yang beredar, demonstrasi ini diperkirakan melibatkan sekitar 1.500 peserta dari berbagai fakultas di Universitas Indonesia.
Selain mahasiswa UI, aksi juga disebut mendapat dukungan dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Kehadiran ribuan mahasiswa di salah satu titik paling strategis di Ibu Kota menunjukkan bahwa aksi ini bukan sekadar kegiatan simbolis.
Demonstrasi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Dalam aksi yang digelar di Bundaran HI tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah.
1. Menghentikan Pemborosan APBN
Mahasiswa menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggap perlu dikelola secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut mereka, anggaran negara seharusnya lebih banyak difokuskan untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Isu pengelolaan APBN memang kerap menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan penggunaan uang negara yang berasal dari pajak dan sumber penerimaan lainnya.
2. Menurunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM
Tuntutan kedua berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menekan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM).
Kenaikan harga sejumlah komoditas dalam beberapa waktu terakhir dinilai memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, mahasiswa mendorong kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga dan melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
Mahasiswa juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Mereka meminta pemerintah menghentikan program tersebut karena memiliki pandangan dan penilaian tertentu terhadap pelaksanaannya.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program yang banyak mendapat perhatian publik karena melibatkan anggaran besar dan menyasar kelompok pelajar di berbagai daerah.
4. Menghentikan Militerisme di Ranah Sipil
Isu berikutnya yang diangkat adalah penghentian militerisme di ranah sipil.
Tuntutan ini berkaitan dengan kekhawatiran sebagian kelompok masyarakat terhadap potensi keterlibatan unsur militer dalam sektor-sektor sipil yang dianggap perlu tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi sipil.
Tema ini bukan pertama kali muncul dalam berbagai diskusi publik maupun aksi mahasiswa.
Dalam sejarah reformasi Indonesia, hubungan antara institusi sipil dan militer memang menjadi salah satu isu yang terus diperbincangkan.
5. Mendesak Pemerintah Mengakui Kesalahan dan Berhenti Mengelak
Tuntutan terakhir yang disampaikan mahasiswa adalah mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan apabila terdapat kebijakan yang dianggap tidak tepat serta tidak menghindari kritik dari masyarakat.
Bagi mahasiswa, keterbukaan pemerintah terhadap evaluasi publik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.
Kritik yang muncul dinilai perlu dijawab melalui dialog dan perbaikan kebijakan yang konstruktif.
Mengapa Bundaran HI Dipilih sebagai Lokasi Aksi?
Bundaran HI merupakan salah satu lokasi yang sering menjadi titik penyampaian aspirasi masyarakat di Jakarta.
Kawasan ini memiliki nilai simbolis karena berada di pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan mobilitas masyarakat.
Selain mudah diakses, Bundaran HI juga menjadi lokasi yang mampu menarik perhatian publik dan media sehingga pesan yang disampaikan peserta aksi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Dalam beberapa dekade terakhir, kawasan ini telah menjadi saksi berbagai demonstrasi yang membawa isu sosial, ekonomi, pendidikan, hingga politik.
Seiring berlangsungnya aksi demonstrasi, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Bundaran HI dan ruas Jalan Sudirman-Thamrin.
Melalui informasi yang disampaikan akun TMC Polda Metro Jaya, masyarakat diminta mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas yang diperkirakan terjadi sejak pagi hingga aksi selesai.
“Sobat Lantas, sehubungan dengan adanya kegiatan aksi penyampaian pendapat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI pada Jumat, 12 Juni 2026, pukul 10.00 WIB s/d selesai, diinformasikan mengenai potensi kepadatan arus lalu lintas di Kawasan Bundaran HI.”
“Diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan sekitar Jl. Sudirman – Thamrin. Bagi para pengendara, diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar kawasan ini atau mencari rute alternatif.”
Bagi masyarakat yang hendak melintas di sekitar lokasi aksi, terdapat sejumlah jalur alternatif yang dapat digunakan.
Untuk kendaraan yang bergerak dari Bundaran HI menuju arah Jakarta Selatan, pengendara dapat memanfaatkan:
Sementara itu, kendaraan yang menuju kawasan Tanah Abang dan Jakarta Barat dapat melalui:
Penggunaan rute alternatif ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama berlangsungnya aksi demonstrasi.
Demonstrasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berupaya menyuarakan aspirasi serta menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap berdampak pada masyarakat luas.
Di sisi lain, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan juga memiliki ruang untuk memberikan penjelasan maupun tanggapan terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan.
Dengan demikian, aksi demonstrasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian kritik, tetapi juga bagian dari proses dialog dalam kehidupan demokrasi.***