SERAYUNEWS – Seperti kita ketahui, saat ini moda transportasi kereta api menjadi yang favorit untuk masyarakat berpergian. Misalnya, ada sekitar 4,39 juta penumpang selama musim Idulfitri 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Selain itu, peremajaan berbagai sarana terus berjalan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Terbaru, KA Jaka Tingkir relasi Purwosari-Pasar Senen PP akan menggunakan kereta ekonomi new generation versi modifikasi mulai 25 dan 26 Juli 2024.
Namun, di tengah kemajuan dan kenyamanan terhadap transportasi kereta api, ada sesuatu yang menimbulkan kegaduhan bahkan mencoreng nama baik PT KAI selama ini.
Hal itu muncul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PT Inka, KAI, PT Pelni, dan PT Damri di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Direktur Utama (Dirut) PT KAI Didiek Hartantyo mendapat anggapan anti kritik. Pernyataan tersebut keluar dari Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam saat memberikan semprotan pedas kepada yang bersangkutan.
Tak sedikit, karyawan Kereta Api Indonesia (KAI) yang tidak berani melakukan kritik. Kabarnya, kalau mereka melakukan kritik, mereka langsung alami pemecatan.
Bahkan kata Anam, mereka ingin pamit, mau izin keluar saja, banyak karyawan mengurungkan niatnya karena tidak berani. Kabarnya, kalau mereka mengajukan izin berapa hari, langsung mengalami pemecatan.
“Dan sampayen (Anda dalam Bahasa Jawa) tahu, Pak. Karena takutnya mereka, dengan otoriterisme yang terjadi di KAI, mereka kalau mau pamit ke luar, karena mereka tidak bisa makan. Sampayen tahu, Pak, di situ ada keluhan masyarakat, itu mereka, untuk membeli makan saja loh, tidak bisa,” ungkap Mufti Anam, serayunews.com mengutip dari Instagram @dpr_ri, Kamis (11/7/2024).
“Setelah kami scroll lebih dalam, kemudian kami speak up di media, banyak orang tanya kepada kami, banyak orang lingkungan internal KAI bilang kepada kami, memang dirut ini, di Pak Didi ini, memang sejak awal beliau berada di sini, ketika ada kritik, anak ini pertama dipindahkannya. Kemudian diberhentikan, Pak.” Anam menambahkan.
Lebih lanjut, Direktur Utama PT KAI mendapat kesan anti kritik terhadap anak buah dalam hal ini karyawannya. Akan tetapi, ternyata kesan itu juga menghinggapi anggota dewan lain.
Hal demikian bisa terjadi saat beberapa wakil rakyat melontarkan kritikan, tapi justru mendapat serangan dari pihak-pihak tertentu. Kuat dugaan, itu berasal dari orang-orangnya KAI atau turunannya.
“Dan kemudian, bahkan, jangankan itu, kawan kami tadi bilang, Bu Evita mohon maaf, beliau melakukan kritik dalam rangka perbaikan, dalam rangka fungsinya, beliau jadi DPR di tempat ini, Pak, dibuli, yang itu setelah kami cek, yang melakukan buli dan melakukan gerakan-gerakan negatif di medsos adalah orang yang digerakkan oleh KAI,” terangnya.
“Ini KAI gimana, sih? Kalau butuh duit ke negara. Tapi rakyat yang bernaung di dalamnya, kemerdekannya dicabut oleh KAI,” tandasnya.
***