Purwokerto, Serayunews.com
Prestasi membanggakan tersebut diraih DPMPTSP Banyumas setelah melalui kerja keras dan kerja cerdas dengan berbagai inovasi yang dilakukan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Atas prestasi tersebut, Kabupaten Banyumas mendapatkan dana insentif sebesar Rp 5,24 miliar.
Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan, prestasi tersebut diraih tidak lepas karena kinerja pelayanan ke masyarakat yang terbuka, mudah dan cepat. Di antaranya dengan cara pro aktif-jemput bola melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah DPMPTSP.
“MPP kita merupakan pertama di Jawa Tengah, sehingga jika ada kabupaten/kota lain yang akan membangun MPP, yang menjadi referensi MPP Banyumas. Bahkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) MPP kita dijadikan rujukan oleh pemerintah pusat dalam pembuatan peraturan terkait MPP,” kata Bupati, Rabu (24/11).
Sebelumnya, penilaian dilakukan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk kinerja tahun 2021. Pengumuman pemenang dan penyerahan penghargaan diterima oleh Bupati Banyumas di Ballroom 3 The Ritz-Carlton Hotel Pacific Place SCBD Jakarta, Rabu (24/11) yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait. Tropi dan piagam penghargaan diterima oleh Bupati Achmad Husein bersama sejumlah gubernur, bupati dan walikota daerah lain pada acara rapat koordinasi pelaksanaan kinerja tahun 2022.
Bupati menambahkan terkait hadiah insentif, rencananya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan. Yakni menambah anggaran rehab rumah tidak layak huni. Sebelumnya, Banyumas juga menerima Dana Insentif Daerah (DID) sekitar Rp 7 miliar, dari inovasi pelayanan publik PSC 119, di bidang kesehatan.
“Kita berterima kasih untuk semua instansi yang terlibat, karena pelayanan ini tidak hanya untuk PTSP saja, tapi juga untuk OPD-OPD lain juga memberikan suport. Instansi dari luar seperti keimigrasian, kepolisian, kejaksaan, PLN dan perbankan. Di MPP ini kan keterpaduan semua pelayanan di masyarakat bisa dalam sartu lokasi. Keberhasilan ini berkat kerja keras mereka dan dukungan masyarakat,” kata Husein.
Sementara Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Amrin Ma’ruf, yang turut mendampingi bupati saat penerimaan penghargaan mengatakan, untuk penilaian kinerja kategori kabupaten, Banyumas meraih juara dua nasional. Sehingga berhak menerima hadiah DID sebesar Rp 5,24 miliar.
“Kita hanya kalah di skor indikator nilai investasi dengan Kabupaten Gresik yang jadi juara pertama, karena di daerah itu sudah ada kawasan khusus industri. Sedangkan di Banyumas sedang disiapkan,” jelasnya.
Lebih lanjut Amrin menjelaskan, ada 20 indikator penilaian dan untuk beberapa indikator, Banyumas mendapat nilai penuh (100), seperti pelayanan perizinan, berbagai inovasi dan pencegahan dari praktik tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta komitmen kuat dalam pelayanan.
Menurutnya, MPP Banyumas menjadi rujukan nasional maupun menjadi role model dalam penyusunan Perpres Nomor 25 tahun 2021 tentang MPP. MPP Banyumas kini sudah tersedia 28 gerai dengan 500 jenis layanan. Komunikasi antar OPD sudah terbangun sinergitas dalam ssistem yang terintegrasi. Mengingat, ujung tombak pelayanan publik ada di dinas-dinas teknis.
“Agustus lalu dilakukan penilaian uji petik karena masuk sembilan besar. Presentasi langsung oleh Bapak Bupati. Dalam uji petik ini juga dicroscek ke stokeholder terkait dan singkron. Ini yang mengantarkan Banyumas juara dua. Sebelumnya dalam penilaian mandiri, kita masuk masuk 40 besar dinilai Sukopindo dan cek lapangan Juni lalu. Untuk presentasi dilakukan oleh sekda, selaku ketua tim PPB,” terangnya.
Menurut Amrin meski penghargaan ini menjadi kebanggaan, namun bukan menjadi tujuan. Yang utama, kata dia, ini adalah cara untuk memotivasi diri, bahwa bekerja dalam memberikan pelayanan ke masyarakat lebih baik lagi, khususnya kalangan pengusaha dan pelaku usaha. Untuk OPD, supaya dalam bekerja tetap mengikuti intruksi dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
“Keberhasilan ini sekaligus wujud realisasi visi-misi bupati-wakil bupati Banyumas yang pertama, yakni menjadi barometer pelayanan publik di Indonesia. Ini juga dibuktikan ada 100 lebih dari kementrian, provinsi, kabupaten/kota yang sudah studi banding (belajar) ke sini tentang PTSP, MPP dan perizinan berbasis OSS,” ucapnya
