Minggu, 28 November 2021

DPMPTSP Banyumas Rutin Laksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Untuk Tingkatkan Pelayanan

Kabid Pengendalian Data dan Informasi DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Diah Rapitasari. (Hermiana)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan, secara rutin DPMPTSP melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan.


Purwokerto, serayunews.com

Kabid Pengendalian Data dan Informasi DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Diah Rapitasari mengatakan, penilaian SKM dilakukan baik melalui online maupun offline. Untuk survei jalur online, masyarakat bisa mengunjungi situs susanmas.banyumaskab.go.id.

“Terakhir hasil survey kepuasan masyarakat bulan Septempber sangat bagus, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kita lakukan mencapai 89,25 persen dan pada bulan Agustus lebih tinggi lagi mencapai 91,75 persen,” katanya, Senin (25/10).

Lebih lanjut Diah menjelaskan, untuk SKM ada beberapa unsur yang menyertainya, seperti kemudahan layanan, kejelasan waktu, biaya, persyarakat, kecakapan petugas hingga sarana dan prasarana. Masyarakat diberi keleluasaan untuk memberikan penilaian. Dan hasil penilaian masyarakat tersebut, dijadikan bahan evaluasi bagi DPMPTSP.

“SKM itu bisa naik dan turun, pada bulan Juli lalu, survey kepuasan masyarakat sempat menurun hingga pada 82,5 persen, hal tersebut disebabkan pelayanan offline sempat ditutup pada bulan tersebut. Namun tetap ada pelayanan online, sehingga SKM masih bertahan di atas 80 persen,” jelasnya.

Hasil SKM selanjutnya akan dibuat laporan sekaligus tindaklanjutnya. Diah mencontohkan pada bulan Semtember kemarin, dari analisis hasil SKM, untuk pelayanan prosedur mendapatkan nilai terendah, kemudian jangka waktu dan persyaratan. Sedangkan tiga unsur layanan lainnya yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu untuk tarif, pengaduan kompetensi petugas layanan.

Survey juga mengakomodir beberapa saran, kritik serta pengaduan dari masyarakat. Diah mencontohkan, bulan kemarin ada pengaduan terkait pengajuan surat izin apoteker yang sudah diupload di OSS tetapi tidak ada kelanjutan dan pemberitahuan lebih lanjut, sehingga izin belum terbit. Kemudian ada juga pengaduan terkait link SIMBG yang belum berfungsi maksimal dan seringkali sulit diakses oleh pemohon.

“Semua keluhan dan masukan tersebut selanjutnya akan kita tindaklanjuti dengan membahas permasalahan tersebut dan mencari solusinya. Sehingga keluhan dan masukan masyarakat akan segera teratasi dan kita juga terus meningkatkan pelayanan,” ucapnya.

Editor :M Amron

Berita Terkait

Berita Terkini