SERAYUNEWS — Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Pada 2026, Jawa Tengah menargetkan 36.550 unit RTLH direnovasi melalui berbagai skema pembiayaan.
Target ini melonjak signifikan dibanding realisasi 2025 yang tercatat 7.532 unit, menunjukkan peningkatan komitmen dalam program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program utama renovasi rumah tahun ini berasal dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN. Sebanyak minimal 30 ribu unit ditargetkan mendapat bantuan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Peluncuran program BSPS Jawa Tengah 2026 dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai bagian dari percepatan target nasional pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.
“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30 ribu unit. Ini lompatan besar dan menjadi bukti program tiga juta rumah berjalan nyata,” ujar Maruarar.
Ia memastikan pada 2026 seluruh daerah di Indonesia akan memperoleh alokasi BSPS agar pemerataan bantuan perumahan dapat terwujud.
Selain BSPS, pemerintah juga menghadirkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk mendukung renovasi rumah dan pengembangan usaha produktif masyarakat.
Maruarar menjelaskan, “Bunganya ringan, hanya sekitar 0,5 persen per bulan dan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan. Program ini diharapkan membantu masyarakat keluar dari jeratan pinjaman berbunga tinggi.”
Ia juga mendorong pelaksanaan program bedah rumah melibatkan pelaku usaha lokal. Material bangunan seperti bata dan genteng diutamakan berasal dari daerah setempat untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, program ini berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan, terutama bagi kelompok desil 1 hingga desil 4.
“Program ini sangat membantu masyarakat kurang mampu agar memiliki rumah layak huni dan tidak kembali terjebak dalam lingkar kemiskinan,” kata Ahmad Luthfi.
Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, backlog RTLH untuk desil 1–4 masih mencapai 1.051.656 unit. Karena itu, penanganan dilakukan secara kolaboratif melalui berbagai sumber pendanaan.
Selain 30 ribu unit BSPS APBN, Pemprov Jateng menargetkan 5 ribu unit melalui APBD 2026. Dukungan tambahan juga berasal dari CSR dan Baznas sebanyak 1.550 unit, terdiri atas:
Dengan total tersebut, penanganan RTLH di Jawa Tengah pada 2026 mencapai 36.550 unit.
Di Kabupaten Brebes, target renovasi RTLH tahun 2026 mencapai 514 unit, terdiri dari:
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, menyatakan dukungan terhadap program ini karena dinilai berdampak pada kesejahteraan dan ekonomi lokal.
“Program ini turut memberdayakan UMKM dan toko bangunan di sekitar penerima manfaat. Ke depan diharapkan cakupannya terus meningkat agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” ujarnya.
Program BSPS Bantu Warga Perbaiki Rumah
Program BSPS diberikan dalam bentuk bantuan stimulan material bangunan serta dukungan biaya tenaga kerja.
Penerima manfaat diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, belum pernah menerima bantuan serupa, dan memiliki legalitas tanah atau rumah yang jelas.
Salah satu penerima di Brebes, Nunung, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut.
“Alhamdulillah sangat senang. Rumah saya sudah lama bocor dan belum mampu direnovasi. Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga kami,” katanya.
