Purwokerto, Serayunews.com
Terkait keberanian UMP untuk menggelar diskusi yang debatebel ini, Rektor UMP, Dr Jebul Suroso menjelaskan, wilayah Banyumas raya banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Menurutnya, ketika kantong kemiskinan disatukan, akses didekatkan dan kebijakan pemerintah pusat condong ke wilayah tersebut, maka kemiskinan akan teratasi.
“Banyak yang bilang, banyak kantong kemiskinan kok mau dimekarkan. Kalau pemikiran saya terbalik, ketika kemiskinan disatukan dan perhatian serta kebijakan pemerintah berpihak pada mereka, maka potensi untuk mengentaskan kemiskinan terbuka lebar,” kata Rektor UMP, Selasa (29/3/2022).
Sehingga UMP bermitra dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta para akademisi bersama-sama melakukan kajian potensi Banyumas raya menjadi provinsi. Hal tersebut berawal dari pemikiran, bahwa ketika akses ke pusat mengalami hambatan, maka akan berdampak pada perkembangan suatu wilayah. Sebaliknya, jika didekatkan akses ke pusat, regulasi, fasilitasi dan pengambilan keputusan dengan cepat, maka segala permasalahan juga akan tertangani dengan cepat.
Dr Jebul mengaskan, diskusi ini tidak dalam kapasitas untuk mencari kesepakatan bersama soal pemekaran, namun lebih kepada supaya gagasan pemekaran ini tersampaikan kepada masyarakat serta didengar hingga ke pusat.
“Bagi kami selaku akademisi, kemajuan itu harus diawali dan disampaikan memalui gagasan yang komprehensif. Sehingga diskusi tidak dalam rangka mencari kata sepakat ataupun setuju dan tidak setuju, tetapi semata-mata menyampaikan gagasan,” jelasnya.
Menurut Rektor UMP, pemekaran di luar Jawa banyak menghasikan input yang positif. Jawa yang mempunyai banyak kelebihan dari wilayah lain, mulai dari jumlah populasi, infrastruktur dan lainnya, jika dikemas dengan baik, maka akan melahirkan pemekaran yang banyak sisi positifnya untuk kemajuan suatu wilayah.
Sementara itu, anggota DPD RI, Dr Abdul Kholik SH MSi menyampaikan, pada dasarnya tujuan pemekaran adalah untuk pengembangan potensi daerah, pemerataan hasil pembangunan, mendekatkan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk Jawa Tengah sendiri termasuk dalam tiga populasi terbesar bersama Jabar dan Jatim.
“Persentase penduduk miskin di Jateng sampai dengan bulan Maret 2021 sebesar 11,79 persen. Angka ini meningkat 0,38 persen jika dibandingkan dengan data Maret 2020,” paparnya.
Abdul Kholik menegaskan, Jateng butuh pendekatan-pendekatan baru, salah satunya adalah dengan pengembangan poros ekonomi dan hal ini berkaitan dengan pemekaran wilayah.
“Sejalan dengan kebutuhan pengembangan poros ekonomi, sebaiknya pemekaran cakupan wilayah adalah Banyumas dan Kedu menjadi Jawa bagian selatan,” pungkasnya.
