SERAYUNEWS-Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD resmi menyepakati Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dan Ketua DPRD HR Bambang Irawan dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (14/4/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Fahmi menyatakan bahwa RPJMD merupakan dokumen penting yang tidak hanya memuat arah kebijakan pembangunan lima tahunan, tetapi juga menjadi bentuk kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat.
“Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah sekaligus komitmen bersama untuk membangun Purbalingga yang lebih mandiri, dan sejahtera,” ungkapnya.
Bupati juga menegaskan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan secara responsif dan inklusif, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi landasan kuat untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Fahmi menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komunikasi terbuka antara Pemda dan DPRD selama proses pembahasan Ranwal. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses penyempurnaan dokumen ini melalui forum konsultasi publik dan musrenbang.
“RPJMD 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal, termasuk tantangan pasca pandemi, transformasi digital, perubahan iklim, serta dinamika sosial-ekonomi. Fokus utama pembangunan antara lain adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif,” katanya.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD turut memberikan sejumlah masukan untuk memperkaya isi Ranwal RPJMD, di antaranya penguatan sektor UMKM, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pinggiran. “Jangan hanya fokus pada kawasan perkotaan, wilayah pinggiran dan terisolasi pun harus merasakan dampak pembangunan,” ujar juru bicara Banggar, Yuniarti.
Selain itu, DPRD juga mendorong perhatian lebih terhadap isu lingkungan, terutama pengelolaan sampah dan pelestarian wilayah utara yang rentan mengalami kerusakan. Tak kalah penting, mereka juga mengusulkan pembangunan kembali Islamic Centre serta pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu sebagai bentuk investasi SDM jangka panjang.
