Ganjar menyampaikannya usai memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (13/2/2023). Ganjar mengatakan, setelah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, ia menemukan sejumlah kota dan kabupaten yang belum input data kemiskinan.
“Maka hari ini kami kejar, agar data mereka bisa masuk. Tadi ada yang menawar, saya minta waktu 2 minggu. Nggak! Saya hanya kasih satu minggu saja, kalau ngga gitu nanti ngga cepet,” tegasnya.
Penanganan sektor dan sub sektor, kata Ganjar, harus segera dilakukan oleh kabupaten kota. Misalnya penanganan pada faktor kemiskinan non makanan, contohnya jamban, listrik, rumah tak layak huni, hingga sekolah.
“Maka ini kita minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga internalisasikan dengan stunting,” ujarnya.
Dari evaluasi tersebut, lanjut Ganjar, masih ada daerah yang belum memasukan data dengan berbagai alasan. Di antaranya karena kepala desa yang masuk kategori miskin, tidak merasa desanya miskin.
“Nah ini, mindset ya. Bilang nggak usah takut nggak apa-apa, demi rakyat ini, demi menolong rakyat, jadi jangan gengsi, jangan ada takut untuk kami bantu,” katanya.
Terkait hal ini, Ganjar meminta kepala daerah memaksimalkan peran camat sebagai supervisor ke desa-desa. Pada evaluasi pekan depan, kata Ganjar, harapannya sudah mulai terlihat hasil intervensinya.
“Minggu depan, harapan kami sudah kelihatan intervensinya. Tadi udah muncul ide idenya. Bagus, ‘Pak kami akan dorong CSR yang ada di Kabupaten kami’, ‘Pak kami akan gerakkan melalui Baznas’. Nah ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan ada kabupaten yang mengembangkan. Makanya, Minggu depan, kami lihat progresnya lagi. Tak tagih terus,” tandasnya.
