Advertisement
Advertisement
Belasan buruh yang hadir di antaranya tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Jepara (ASBJ), termasuk Serikat Pekerja Nasional (SPN) di dalamnya. Mereka meminta, upah minimum kota dan kabupaten (UMK) serta upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 naik maksimal sebesar 10 persen.
“Iya, tentu ada aspirasi dari kawan-kawan buruh. Senin Insyaallah kita akan keluarkan UMP, tapi Jawa Tengah tidak pernah pakai UMP, pakainya UMK. Makanya, ini ada aspirasi dari buruh,” ujar Ganjar.
Ia menyerap aspirasi buruh, yang meminta penyesuaian kenaikan upah sebesar 10 persen. Nantinya, hal itu akan dikomunikasikan bersama para pengusaha.
“Maka, mereka berharap ini 10 persen. Nah, sekarang kita tinggal menghitung, kita akan komunikasikan dengan pengusaha agar ngobrolnya enak. Ada loh, keinginan 10 persen mana perusahaan yang mampu dan mana yang tidak mampu,” paparnya.
Ditambahkannya, pihaknya berkomitmen akan menindaklanjuti permintaan buruh tersebut. Namun, untuk menentukan berapa kenaikan upah mestinya harus sesuai dengan Permenaker 18/2022.
“Tapi formulanya sudah ditentukan oleh Permenaker itu. Maka, aspirasi inilah yang kemudian akan kita tindaklanjuti. Dari Dinas Tenaga Kerja kita untuk kita komunikasikan sampai tanggal 7 Desember,” tuturnya.
Pihak buruh, Ganjar meminta, untuk membuat laporan kondisi perusahaan di tempat mereka bekerja.
“Maka, dari organisasi buruh kita minta kondisi perusahaan masing-masing seperti apa sih hari ini. Biar sama-sama enak dan kalau kemudian kita melihat inflasi, pertumbuhan ekonomi sebagai formula memang hari ini pertumbuhan ekonomi kita juga didongkrak oleh konsumsi. Maka, jangan-jangan pertumbuhan yang tinggi dalam arti kenaikan upah yang tinggi itu juga akan mendorong konsumsi. Hanya kita lihat perusahannya, mana yang mampu dan tidak mampu. Karena banyak perusahaan yang faktanya hari ini keuntungannya masih tinggi, pada beberapa sektor tentu saja. Tapi beberapa yang nyungsep juga banyak,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengapresiasi upaya para buruh yang mau berdialog guna mencari solusi yang terbaik.
“Tapi saya terimakasih kawan-kawan ini berkenan untuk dialog. Jauh-jauh dari Semarang mau ke Solo tentu saya sangat mengapresiasi cara komunikasi mereka yang baik, yang menurut saya ini kita lanjutkan. Dan permintaan kawan-kawan organisasi di belakang tadi minta jangan mepet-mepet, oke, kalau perlu yang nanti 2024 kita omongkan sekarang. Sehingga, lebih enak lagi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPD SPN Jawa Tengah, Sutarjo juga mengapresiasi Gubernur Ganjar yang berkenan menamui untuk mendengarkan aspirasi para buruh.
“Alhamdulillah Pak Gubernur bisa menemui kami dan kawan-kawan dalam rangka berdialog dalam penyesuaian upah di Jawa Tengah. Satu hal yang kami perhatikan, kami tidak menolak Permenaker 18/2022, tapi kami sampaikan ke Pak Ganjar tadi bahwa di Permen itu maksimal bisa 10 persen. Oleh karena itu, bisa jadi patokan itu. Yakin jateng mampu karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jateng sangat luar biasa,” tandasnya.
