Ganjar: Prioritaskan Siswa Keluarga Miskin untuk Sekolah yang Masih Punya Kuota PPDB
- Jurnalis: Tim Redaksi
Bagikan:
Gubernur Ganjar Pranowo memastikan siswa dari keluarga miskin jadi prioritas untuk mengisi kekosongan di sekolah-sekolah yang masih terdapat sisa kuota dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Tengah.
Semarang, serayunews.com
Ganjar menyampaikan hal itu usai hadir di acara Rakernas KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) di Hotel Alila, Surakarta, Kamis (14/7). Kebijakan ini, Ganjar sebenarnya mengingatkan ke daerah sejak awal.
“Yang kurang murid bisa kita isi ya. Makanya dulu kita ingatkan di beberapa daerah melakukan itu tetapi hanya sedikit kok, tidak terlalu banyak,” ujar Ganjar.
Sebagai informasi, jumlah lulusan (SMP/MTS) mencapai 522.295 orang. Adapun daya tampung SMA/SMK Negeri mencapai 217.745 orang, tapi menerima 216.107 siswa atau 99,25 persen dari daya tampung
Ganjar mengatakan seluruh satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri saat ini jumlah lulusan (SMP/MTS) mencapai 522.295 orang. Adapun daya tampung SMA/SMK Negeri mencapai 217.745 orang, tapi menerima 216.107 siswa atau 99,25 persen dari daya tampung. Sisa kuota tersebut, kata Ganjar, untuk siswa dari keluarga tak mampu.
“Kita kalau yang kosong-kosong itu kita prioritaskan untuk, maaf, yang tidak mampu. Kalau mereka keluarga miskin kita prioritaskan,” ujarnya.
Di sisi lain, mantan anggota DPR RI ini mengatakan opsi sekolah swasta juga mesti jadi pertimbangan para orangtua siswa yang mampu. Musababnya, Ganjar tak menampik kuota SMA dan SMK Negeri tidak bisa menampung seluruh siswa.
“Banyak juga sekolah swasta, apalagi yang di kota juga bagus-bagus, itu bisa ke situ karena memang semua tidak bisa tertampung di sekolah negeri,” tandasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Uswatun Khasanah, mengatakan, pemenuhan kuota siswa sepekan sebelum kegiatan sekolah mulai pada 18 Juli mendatang.
Saat ini, kata Uswatun, sudah 99 persen terpenuhi dari total 217ribuan kuota siswa. “Sisanya hari ini sudah ada surat edaran pemenuhan sekolah kepada pemangku wilayah,” kata Uswatun.
