Dalam sidak tersebut, Ganjar menemukan fakta mengejutkan. Para pedagang menjual minyak goreng curah kepada konsumen yang harusnya Rp14 ribu menjadi Rp20-22 ribu perliter.
Awalnya saat Ganjar datang, ia mendapat keluhan dari para pedagang tentang sulitnya minyak goreng. Di toko mereka, juga hanya terpajang minyak goreng kemasan.
“Minyak goreng curah susah pak, harganya juga sama-sama mahal. Mending jual yang kemasan,” kata Tini, salah satu pedagang.
Kepada Ganjar, Tini mengatakan kesulitan mendapat pasokan minyak goreng curah. Kalaupun dapat, harganya juga cukup mahal, yakni di atas Rp18 ribu per liternya.
“Makanya kami jual ke konsumen Rp20-22 ribu pak perliter. Kalau tidak begitu, ya tidak untung,” ucapnya.
Tidak hanya dari Tini, para pedagang lain juga menyampaikan hal yang sama ke Ganjar. Mereka tidak ada yang menjual minyak goreng curah seharga Rp14 ribu.
Ganjar bahkan membuktikan sendiri dengan membeli minyak goreng pada salah satu pedagang. Ia pun harus mengeluarkan uang Rp20 ribu untuk seliter minyak goreng curah. Bahkan, ia tak boleh beli banyak karena pedagang kasihan pada pembeli lain.
“Berarti minyak goreng curah Rp14 ribu itu hoaks ya bu,” canda Ganjar.
Ganjar mengatakan, dari pengecekan itu dirinya menemukan bahwa cerita minyak goreng curah Rp14 tidak ada di pasaran. Sampai tingkat bawah, harga minyak goreng curah bisa mencapai Rp22 ribu.
“Ternyata dari informasi yang kita dapat dari pedagang, itu banyak pemainnya. Jadi, para pedagang ini beli dari orang lain sudah harga Rp18 ribu. Jadi rasa-rasanya, model operasinya harus diubah,” kata Ganjar.
Sistem distribusi minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah seharga Rp14 ribu memang harus diubah. Tidak bisa lagi, minyak dilepas ke pasaran tanpa ada pantauan.
“Kalau seperti ini, relatif konsumen tidak akan dapat harga Rp14 ribu, yakin saya nggak mungkin. Maka sistemnya harus diubah, model distribusinya harus tertutup. Namanya subsidi, harus diberikan satu persatu dan langsung ke pedagang,” tegasnya.
Ganjar juga mengantisipasi peredaran minyak goreng curah bersubsidi yang sebentar lagi akan datang ke Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi adanya permainan harga, maka pihaknya akan memastikan minyak goreng subsidi betul-betul sampai langsung ke tangan yang membutuhkan.
“Mungkin penting juga ada semacam identitas pedagang untuk menebus minyak goreng ini, sebab kalau tidak selalu ada permainan. Ada middleman yang bermain dan ambil untung banyak. Selain itu, gagasan dulu pabrik mendistribusikan dan mengawasi langsung ke pedagang itu menurut saya bagus dan bisa diterapkan,” pungkasnya.
